Selasa, 19/03/2013 16:41 WIB
Jakarta - Komisi V DPR untuk
pertama kali menggelar rapat dengan Kementerian Perhubungan bersama KSAD, KSAL
dan KSAU tentang pengembangan bandar udara. Rapat ini diperlukan sebagai
koordinasi karena beberapa bandara yang merangkap pangkalan militer.
"Membahas pengembangan
bandara, tapi bandara yang ada kan milik militer, total ada 35 bandara di
Indonesia," kata anggota komisi V Saleh Husin di sela-sela rapat di gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Menurutnya, rapat ini menjadi
rapat pertama, karenanya mungkin akan berlangsung rapat berikutnya untuk
memastikan pengembangan bandara yang bisa dilakukan langsung oleh PT Angkasa
Pura I dan II.
"Angkasa Pura nggak bisa
mengembangkan bandara karena asetnya milik angkatan, jadi perlu dibicarakan.
Masing-masing bandara problemnya beda-beda, seperti bandara Juanda Surabaya,
itu aset Angkatan Laut. Bandara Ahmad Yani Semarang, itu aset Angkatan Darat,"
ucapnya.
Rapat itu dipimpin langsung oleh
ketua komisi V Laurens Bahang Dama. Hadir dalam rapat itu Menteri Perhubungan
EE Mangindaan. Sementara KASAD, KASAU dan KASAL yang sedianya hadir hanya
dihadiri oleh Wakasad, Wakasau dan Wakasal.
Hadir pula dari PT Angkasa Pura I
dan II, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Dirut Perum Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), serta Deputi Bidang
Infrastrukr dan Logistik Kementerian BUMN. Di dalam agenda rapat, beberapa
pembahasan yang menjadi pokok bahasan adalah evaluasi operasional dan rencana
pengembangan bandara-bandara di Indonesia.
Kedua, inventarisir tingkat
kerawanan kawasan keselamatan operasi bandara di Indonesia, ketiga standar
pelyanan minimal bandara dan maskapai penerbangan, dan terakhir membicarakan
program penyelenggaraan layanan navigasi penerbangan. Sumber : www.detik.com