Pontianak – Kodam XII Tanjungpura mencatat, hingga awal tahun 2013, sebanyak 84 potensi konflik perkebunan di Kalbar. Sehingga perlu penanganan serius guna mencegah konflik yang berkelanjutan.
Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan
dalam amanat yang dibacakan Kasdam Brigjen Robby Win Kadir menjelaskan,
kelompok tersebut meliputi masyarakat adat dengan perkebunan, karyawan dengan
perusahaan, pemilik lahan dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah,
masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan LSM, dan LSM dengan pihak
perusahaan.
“Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa
wilayah Kalbar apabila tidak segera ditangani secara serius, tidak menutup
kemungkinan akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan,” kata dia saat rapat
koordinasi penyelesaian masalah perkebunan di Mapolda Kalbar.
Kalbar memiliki luas wilayah 146.807 km atau
sekitar 7,53 persen dari luas NKRI. Menurut Robby, dengan luasnya wilayah
Kalbar menjadikan provinsi ini terluas keempat di Indonesia. Dengan luasnya
geografi ini membutuhkan penanganan yang sangat ekstra.
Hal ini, sambung dia, agar berbagai
permasalahan yang terjadi di wilayah ini dapat ditangani secara optimal.
Seperti halnya permasalahan lahan perkebunan sebagaimana tersebut di atas,
hingga sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik.
“Karena itu, kita duduk bersama di tempat ini
untuk membahas bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan
perkebunan di wilayah Kalbar. Sehingga ke depan pembangunan Kalbar menjadi
lebih konstruktif,” harap Robby.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah
Kalbar Komisaris Besar (Pol) Syafaruddin mengatakan konflik perkebunan sawit
yang cukup banyak jumlahnya di provinsi ini bisa menjadi bom waktu di kemudian
hari.
“Kalau potensi konflik antara masyarakat dan
pemilik perkebunan tidak secepatnya diselesaikan, kami khawatirkan nantinya
konflik tersebut menjadi bom waktu yang bisa saja meletus atau menjadi pemicu
konflik yang lebih besar,” dia mengingatkan.
Orang nomor dua di Polda Kalbar menjelaskan,
untuk itulah pihaknya melakukan rapat koordinasi tersebut guna mencegah dan
melakukan proteksi dini agar konflik perkebunan bisa dicegah sedini mungkin. “Mudah-mudahan
dengan digelarnya rapat koordinasi lintas sektor ini bisa menghasilkan
solusi-solusi dalam mencegah konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan
sawit di Kalbar,” pungkas Syafaruddin. Sumber : www.equator-news.com