PENEMBAKAN PAPUA: KONDISI ALAM PERSULIT PENGEJARAN

Jayapura, Jurnal Nasional (27-02-2013, Hal. 14)

Faktor alam menjadi penyebab utama kesulitan dalarrr mengungkapkan berbagai kasus penembakan yang terjadi di Papua. Dengan begitu para pelaku juga sulit ditangkap. "Para pelaku setelah melakukan aksinya langsung melari­kan diri ke hutan sehingga me­nyulitkan anggota saat melaku­kan pengejaran," kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Kamavian di Jayapura Selasa (26/2). Walaupun demikian, menu­rut Kapolda Papua bukan berarti kasus tersebut tidak diusut hing­ga tuntas karena bila suatu saat para pelaku tertangkap maka kasusnya akan dibuka kembali. "Kami sudah mengantongi se­jumlah nama, begitu tertangkap kasus tentu dibuka," ujarnya. Karena itulah pihaknya ju­ga mengharapkan bantuan masyarakat bila bertemu orang yang dicurigai agar segera me­laporkan ke pos polisi atau pos keamanan terdekat.

Sementara itu Kepolisian Resor Paniai, Papua, mengamankan dua anggota kelompok sipil bersenjata (KSB) pimpinan Jhon Yogi atas dugaan mere­sahkan masyarakat setempat. Kedua, anggota KSB yang di­amankan itu masing-masing berinisial AG dan PG, hingga Selasa siang masih terus di­mintai keterangannya di Polres, Paniai di Enarotali. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Polisi Gede Sumerta kepada, wartawan me­ngatakan bahwa penangkapan kedua anggota KSB itu karena masyarakat merasa resah atas ulah kelompok tersebut yang sering kali memeras warga.

Apabila keinginan tersebut tidak dipenuhi, mereka (KSB) langsung menggeluarkan tem­bakan dan warga harus me­nyetor Rp 30 juta bersama satu ekor babi. "Karena itulah warga melaporkan kasus tersebut ke polisi sehingga tim gabungan TNI/Polri melakukan pengejaran ke kawasan Gunung Gobay, tepat­nya Bukit Bobairo," kata Kom­bes Polisi Gede Sumerta. Dikatakan, saat ditangkap, di dalam salah satu tas "noken" ditemukan satu amunisi kali­ber 75,6 mm, telepon genggam, dan dua tanda pengenal. KSB pimpinan Jhon Yogi itu sebelumnya mengancam warga kampung Ayaigo Distrik Kebo, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Sementara itu dari Puncak Jaya diberitakan dua heli TNI yang di BKO kan ke Kodam XVII/ Cenderawasih dan menjadi korban penembakan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Sinak, Puncak Jaya saat ini masih bisa beroperasi.

Solusi Papua

Menanggapi kekerasan yang kerap terjadi di Papua, Gubenur Terpilih Papua Lukas Enembe mengatakan penyele­saian persoalan yang terjadi Pa­pua tidak hanya cukup melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).  Pasalnya  persoalan Papua sudah begitu kompleks. Menurut dia, hingga kini persoalan Papua masih belum terpecahkan karena pelak­sanaan kebijakan di daerah ti­dak sejalan dengan kebijakan pusat dan cenderung keluar da­ri keinginan masyarakat Papua.

Ia menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono te­lah mengeluarkan kebijakan yang luar biasa dalam menyele­saikan persoalan Papua, de­ngan menggelontorkan sekitar Rp 20 triliun untuk otonomi. "Ini anggaran yang cukup besar, namun anggaran terse­but justru kerap dijadikan la­han bagi pihak-pihak tertentu yang tidak membangun Papua dengan hati," kata Lukas.

Direktur Padma Indonesia, Gabriel G Sola, mengatakan, da­na yang digelontorkan ke Pa­pua yang angkanya mencapai triliunan rupiah itu jangan hanya di tingkat elitenya saja, melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat agar mereka dapat sejahtera. Ia khawatir, Papua bisa bernasib sama seperti Timor Timur. Semua yang dilakukan semata-mata harus dilakukan demi pe­ningkatan SDM di Papua. "Mem­bangun Papua harus dengan aksi nyata. Kalau mau dimekarkan, sekarang saatnya sebelum sum­ber dayanya habis seperti di Rangka Belitung," ujarnya.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Presiden Bidang Pem­bangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Vclix Wanggai, menutur­kan, pemerintah sangat intens membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua guna memberikan masuk­an pemecahan masalah Papua. Anggaran otsus selalu di­tingkatkan sesuai dengan ins­trumen perubahan kebijakan masyarakat Papua. Semua dila­kukan demi percepatan pe­ngembangan ekonomi ke arah yang lebih baik bagi masya­rakat Papua.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Paskaslis Kossay, menilai justru pemekaran wilayah di Papua merupakan salah satu solusi untuk mengu­bah kondisi kehidupan dan mempercepat proses kemajuan serta peningkatan kesejahtera­an. Oleh karena itu, kata Ketua Kaukus Papua ini, setiap usulan pemekaran daerah bagi masya­rakat Papua, selalu ditanggapi dengan antusiasme yang luar biasa. (Antara) Sumber: Koran Jurnal Nasional