Polri Membentuk Tim Khusus

Jakarta, Kompas (26-02-2013, Hal. 04)

Upaya menciptakan stabilitas keamanan dan pengamanan pemilihan umum kepala daerah di Papua menjadi fokus kerja kepolisian setelah insiden penembakan oleh kelompok sipil bersenjata yang menewaskan 8 prajurit TNI dan 4 warga beberapa waktu lalu. Selain itu, polisi juga berkon­sentrasi pada upaya penegakan hukum dan mengusut pelaku pe­nembakan tersebut. "Kami kerja sama dengan TNI dalam pene­gakan hukum. Tim khusus sudah terbentuk. Kita tunggu hasilnya nanti," kata Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Senin (25/2).

Untuk pengamanan pilkada di Papua, menurut Timur, kepoli­sian tidak menambah personel. Ia memastikan situasi keamanan di Papua saat ini relatif terkendali dan kondusif. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mengatakan, status keamanan di Papua masih dalam kondisi tertib sipil. Karena itu, otoritas pengamanan di ba­wah kendali kepolisian. Sejauh ini, katanya, pelaku penyerangan diduga dari kelompok yang di­pimpin Goliath Tabuni.

Menurut Kepala Badan Inte­lijen Negara Marciano Norman, ada tiga kelompok bersenjata di wilayah Puncak Jaya dan Ka­bupaten Puncak. Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen Made Agra menduga, penyerangan yang me­newaskan prajurit TNI di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, terkait dengan pilkada. Penyerangan pos TNI di Tingginambut diduga dipicu upaya kelompok bersenjata untuk menancapkan pengaruh di masyarakat.

Persoalan mendasar

Anggota Forum Akademisi un­tuk Papua Damai, Anton Ali abbas, mengatakan, kasus kekerasan di Papua terus berulang. Presiden harus menyatakan ada problem serius di Papua. Selain hukum harus ditegak­kan, pemerintah juga harus me­nyelesaikan persoalan mendasar di Papua Keberadaan 14.000 le­bih pasukan TNI yang diterjunkan ke Papua tidak menyelesaikan masalah. Harus ada solusi lain dan jika jalan yang harus ditempuh adalah dialog, pemerintah harus menyelenggarakan.

Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi dan Kekerasan menuntut Presiden membuka dialog dengan Papua sama seperti untuk Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq menyoroti sejumlah ma­salah di Papua yang saling terkait dan harus diselesaikan secara komprehensif. Pertama, peme­rintah daerah tak efektif sehingga dana otonomi khusus (otsus) se­besar apa pun menjadi tak dapat maksimal digunakan. "Kedua, otsus juga belum se­penuhnya dilaksanakan. Ketiga, Papua tak ada di ruang kosong. Ada pihak tertentu yang melirik dan lainnya," ujar Mahfudz. (Why/Ong/Dik/Nwo/Kor)