Antar Logistik, Heli TNI Ditembaki

Sentani, Indo Pos (26-02-2013, Hal. 01)

Pasca evakuasi tu­juh jenazah anggota TNI yang tewas ditembak kelompok sipil bersenjata di Distrik Sinak, Ka­bupaten Puncak, Minggu (24/2), kelompok sipil bersenja­ta kembali dilaporkan menem­bak Heli MI 17 milik TNI AU saat selesai mengedrop logistik di Bandara Sinak dan akan take off menuju Bandara Mulia, Pun­cak Jaya, Senin (25/2) sekitar pukul 13.05 WIT siang. Beruntung dari penembakan ini tidak ada korban jiwa hanya saja bagian belakang (ekor) Heli terkena tembak tapi masih bisa berfungsi.

Danlanud Jayapura Kolonel Pnb. Dyah Yudanardi ketika di­konfirmasi wartawan terkait insiden penembakan Heli MI 17 ini membenarkan kejadian ter­sebut. "Ya memang Heli rencananya mengedrop logistik un­tuk anggota TNI di Sinak. Selesai mengedrop kemudian hendak terbang menuju Mulia, Puncak Jaya tiba-tiba ditembak," ung­kapnya saat dikonfirmasi mela­lui telepon selulernya. 

Dijelaskan Danlanud, meski­pun Heli tersebut tertembak di bagian belakang tepatnya ekor dan tembus keatas. Namun Heli masih bisa mela­kukan penerbangan menuju Mulia, Puncak Jaya sekitar pukul 14.11 WIT siang; Heli men­darat dengan selamat di Mulia, Puncak Jaya dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Danla­nud menerangkan, Heli dipiloti Kapten Pnb. BL Siagian, Co pilot Lettu Pnb. Angga dengan Rute Sentani menuju Sinak ke­mudian Mulia dan terakhir kembali ke Sentani.

Sementara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan bahwa apa yang terjadi di Papua harus menjadi refleksi bahwa persoalan sosial di Bumi Cen­drawasih itu belum ditangani dengan baik. "Akar permasala­han itulah yang telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu," kata Irman kepada Indo Pos kemarin (25/2).

Menurutnya, sebenarnya oto­nomi khusus (otsus) menjadi harapan besar atas permasala­han di Papua. Namun imple­mentasinya ternyata belum mampu menjadi solusi akhir, justru yang terjadi otonomi khusus justru gagal menjadi sarana untuk melakukan rekon­siliasi antara sebagian rakyat Papua dengan pemerintah.

"Kondisinya saat ini masih ada sebagian yang menyimpan dendam karena ketidakadilan dan kesenjangan yang selama ini masih terjadi," tegas senator asal Sumatera Barat itu. Irman menegaskan kebijakan-kebijakan makro otsus yang ada selama ini sudah cukup bagus dan akomodatif, namun perlu diperbaiki implementasinya. Untuk itu pemerintah diharap­kan dapat memaksimalkan penerapan kebijakan otsus, maka dendam masa lalu dapat dihilangkan. "Karena itu, otsus Papua harus dijalankan sebe­nar-benarnya dan sesuai sasa­ran dan target. Jangan sampai ada penyimpangan. Inilah yang akan menjadi dasar bagi tum­buhnya nasionalisme bagi se­tiap anak bangsa," tutur dia.

Irman berharap, untuk menyelesaikan permasalahan Papua ke depan perlu dilaku­kan pendekatan dialogis dan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok masyara­kat Papua. Untuk itu, DPD akan terus berdiri di garda terdepan untuk mengupayakan langkah-langkah agar para stake holder mampu mencari jalan keluar dari permasalahan. (fdi)