Selasa, 26 Februari 2013

Kawal Nelayan di Perairan Perbatasan



Jakarta, Kompas (26-02-2013, Hal. 04)
Ka­rena sengketa perbatasan laut be­lum selesai, kapal patroli instansi pemerintah dapat mengawal ne­layan Indonesia yang melaut. Ke­pala Dinas Hidro Oseanografi TNI AL Laksamana Pertama Aan Kurnia mengatakan, langkah ter­sebut ditempuh sejumlah negara untuk menegaskan komitmen mengelola wilayah laut yang di­percayai bagian dari hak negara. Menurut Aan yang berbicara dalam seminar "Sosialisasi Batas Maritim RI dengan Negara Te­tangga" di Jakarta, Senin (25/2), dengan aktif hadir di wilayah sengketa, sebuah negara menun­jukkan komitmen atas kedaulat­an. Langkah serupa dilakukan Malaysia di Pulau Sipadan-Ligitan dan perairannya semasa sengketa dengan Indonesia.

Dia mengakui, kapal nelayan Indonesia sering ditangkap apa­rat Malaysia karena penyelesaian persoalan klaim batas wilayah belum selesai. Pihak Malaysia dan Indonesia saling berpegang pada klaim unilateral (sepihak). Indonesia berbatasan laut de­ngan 10 negara. Batas maritim Indonesia mencakup laut wila­yah, batas zona ekonomi eks­klusif (ZEE), dan batas landas kontinen.

Sebelumnya, Direktur Jende­ral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Linggawaty Hakim mengatakan, dengan Malaysia masih ada lima segmen perba­tasan laut yang belum selesai. "Kita berunding sejak 2005 dan sudah memasuki 24 putaran. Akhir bulan ini, delegasi Malaysia akan ke Jakarta. Mudah-mudah­an sebelum 2014 sudah ada seg­men perbatasan laut RI-Malaysia yang disepakati, seperti di Laut Sulawesi, yakni kawasan Ambalat dan lain-lain," ujar Linggawaty.

Kerja sama

Sementara itu, untuk mema­jukan daerah tertinggal dan per­batasan, PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Pertamina bekerja sama dengan TNI AD dalam Program Karya Bhakti. TNI AD diharapkan menyokong program dengan mengerahkan personel. Kerja sama dilakukan di Mabes TNI AD, Jakarta, kemarin. Direktur Utama BRI Sofyan Basir mengatakan, BRI telah menghadirkan 9.000 unit kerja BRI di pelosok Indonesia. Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo menu­turkan, program ini memajukan masyarakat Indonesia dan menciptakan masyarakat berkualitas. “Kalau menyayangi masyarakat, kita akan dijaga masyarakat,’ ujar Pramono. (Ong/K11)