Papua Harus Dapatkan Keadilan

Jakarta, Warta Kota (25-02-2013, Hal. 10)

Papua tidak boleh lagi tersandera dalam konflik berkepanjangan, dan harus mendapatkan keadilan serta kesejahteraan agar konflik bisa terselesaikan. Selain itu, TNI/Polri yang ada di wilayah tersebut diminta agar tetap mengedepankan pendekatan, cinta kasih, dan damai dalam menjalankan tugasnya. Harapan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (NU) Ali Masykur Musa di Jakarta, dan Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku STh. di Jayapura, Minggu (24/2), menanggapi kasus penembakan dan kekerasan di dua tempat terpisah di Papua yang menewaskan delapan anggota TNI, dan empat warga sipil, Kamis (21/2).

"Papua adalah salah satu dari bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Seperti halnya bagian negara yang lain, Papua harus mendapatkan keadilan dan kesejahteraan," kata Ali, sebagaimana dikutip Tribunnews.com. Untuk mengakhiri konflik di Papua, Ali menawarkan kepada pemerintah untuk melakukan tiga hal. Yang pertama, strategi pembangunan Papua harus diorientasikan pada peningkatan pemerataan kesejahte­raan melalui Dana Alokasi Khusus. "DAK per tahun yang tidak kurang dari Rp 43 triliun memang sudah digelontorkan, tetapi tidak jelas arahnya, tidak merata. Hal ini yang mengakibatkan ter­jadinya disparitas sosial yang berakibat pada lahirnya konflik pada masyarakat," kata Ali.

Kedua, penegakan hukum atas pe­langgaran-pelanggaran yang menyangkut kekerasan dan pembunuhan harus diusut tuntas dan dihukum secara adil. "Hal ini bertujuan agar kekerasan tidak terulang lagi terjadi. Tidak boleh ada darah dan nyawa tertumpah lagi di bumi cendrawa­sih," tegas tokoh muda NU ini.

Langkah ketiga, aparat keamanan ha­rus menjaga kedaulatan Papua dengan serius. Bukan menjaga melalui kekerasan, tetapi lebih pada langkah dialogis. "Papua adalah Indonesia. Pertama, Papua mem­punyai sejarah yang sah sebagai bagian dari NKRI. Kedua, Papua memiliki nilai strategis ekonomi dan politik secara inter­nasional," ujar Ali.

Dalam kesempatan terpisah, kemarin Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, melepas tujuh jenazah anggota TNI korban penembakan ke­lompok sipil bersenjata (KSB) di Sinak, Kabupaten Puncak, dalam upacara yang dilaksanakan di halaman Batalyon 751 Sentani, Kabupaten Jayapura. Ketujuh je­nazah korban penembakan itu kemudian diterbangkan ke daerah masing-masing untuk dimakamkan dengan mengguna­kan pesawat komersial.

Sementara itu, empat jenazah warga sipil yang tewas dalam penghadangan itu akan dievakuasi ke Makassar untuk selanjutnya ke Toraja guna dimakamkan di kampung halaman. Menanggapi peristiwa itu. Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku STh mengimbau kepada TNI/POLRI yang ada di wilayah tersebut agar tetap mengedepankan pen­dekatan cinta kasih dan damai dalam menjalankan tugasnya.

Pimpinan gereja GKI itu juga mengata­kan para pelaku kejahatan dan tindak kri­minal tersebut agar bisa diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. "Kemudian tindakan hukum bagi mereka yang mela­kukan tindakan-tindakan seperti itu (penembakan-red) harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan," katanya, sebagaimana dikutip Antara.

Selain itu, Pendeta Alberth Yoku juga mengimbau kepada pemerintah provinsi dan daerah yang ada di wilayah itu agar memperhatikan peningkatan sumber kese­jahteraan dan sumber budi pekerti/penge­tahuan yang bagi bagi warga setempat. "Mari kita lakukan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan sumber kesejahteraan dan sumber budi pekerti dan pengetahuan yang baik bagi semua manusia," katanya, (put) Sumber: Warta Kota