Bursa Ketua Umum Partai Demokrat Pramono Edhi: Tunggu Saya Pensiun

Jakarta, Suara Pembaharuan (Hal.2)

[JAKARTA] Jenderal (TNI) Pramo­no Edhie Wibowo akan menyatakan sikap apakah terjun ke dunia politik atau tidak, saat dia memasuki usia pensiun pada 5 Mei mendatang. Saat ini dia menegaskan ingin fokus pada tugasnya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad).

Hal itu ditegaskannya berkaitan dengan rumors yang menyebut diri­nya disiapkan untuk menggantikan Anas Urbaningrum memimpin Partai Demokrat. "Saya boleh untuk tidak menjawab. Karena, kalau saya jawab nanti jadi salah," kata Pramono di Ge­dung DPR, Jakarta, Senin (25/2).

Dia membenarkan, bahwa pada 5 Mei mendatang akan pensiun. "Mei tanggal 5. Jadi nanti kalau saya sudah se­rah terima atau saya pensiun maka saya akan jawab. Kalau saya jawabnya seka­rang, nanti jadinya tidak baik," ujarnya.

Adik kandung Ibu Negara Ani Yudhoyono tersebut mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Presi­den Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Par­tai Demokrat, terkait persoalan poli­tik. "Pak Presiden itu bicara politik ti­dak dengan saya. Tapi kalau bicara Angkatan Darat, baru dengan saya. Kakak adik, juga enggak membahas itu," tandasnya.

Mengenai rumors yang menyebut dia sebagai calon kuat pengganti Anas, dia menanggapinya dengan santai. "Ka­lau itu, terserah orang saja. Saya seka­rang fokus dulu saja menjadi Kasad. Kalau saya mendua maka saya mence­derai Angkatan Darat," katanya.

Kepercayaan SBY

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana berpendapat, pengunduran diri Anas Urbaningrum meru­pakan momentum bagi SBY untuk memperkuat konsolidasi internal di Partai Demokrat. "Untuk itu, SBY sa­ya kira akan menaruh orang kuat un­tuk menjamin kekuatan politik di inter­nal parpol. Orang kuat ini bisa jadi tidak dari dalam. Yang pasti dia orang yang sangat dipercaya SBY untuk melaku­kan konsolidasi itu," terangnya.

Menurutnya, pengganti Anas akan diberi ruang untuk membenahi infra­struktur partai hingga ke bawah. Se­lain itu, pengganti Anas nantinya juga bisa dipastikan mendapatkan kesem­patan untuk terekspos, sehingga ru­ang untuk proses politik di 2014 men­jadi lebih baik.

Dia menambahkan, sejauh ini ada sejumlah nama dari luar partai yang dekat dengan SBY, seperti Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kasad Jenderal Pramono Edhi. "Siapa yang terpilih menggantikan Anas adalah orang kepercayaan SBY yang diang­gap mampu membenahi dan memper­siapkan partai menuju 2014, termasuk sebagai calon presiden dari Partai De­mokrat," katanya.

Senada dengan itu, pakar politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun menambahkan, orang kuat di seputar SBY saat ini salah satunya adalah Pramono Edhi. Dia ju­ga melihat, Pramono disiapkan menja­di tokoh penting di Partai Demokrat.  

Namun, dia mengingatkan, jika Pramono jadi menggantikan Anas, bi­sa memunculkan persoalan serius ba­gi Demokrat. "Partai Demokrat ingin rhenjadi partai modern, tetapi bisa ter­jebak pada pola parpol yang dikenda­likan oleh politik dinasti," jelasnya.

Menurutnya, Pramono Edhie memang punya kapasitas untuk memimpin Demokrat, bahkan untuk diajukan seba­gai capres. Namun, posisinya sebagai bagian dari keluarga SBY bisa melahir­kan beban nepotisme di dalam dirinya.

"Dilema Partai Demokrat di anta­ranya nepotisme di dalam struktur ke­partaian. Ini yang sebaiknya diakhiri. Meskipun Pramono Edhie layak men­jadi capres, secara etik tidak elok ka­lau kemudian dia menjadi ketua umum juga," ujarnya.

Harus Melalui Kongres

Sementara itu, Wakil Ketua De­wan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan, pengganti Anas akan dipilih melalui mekanisme kongres. "Tidak ada ketentuan penun­jukan oleh Majelis Tinggi. Sesuai de­ngan AD dan ART, ketua umum itu dipilih oleh kongres. Tentu penggan­tian juga melalui kongres." ujarnya.

Dia menambahkan, karena ketua umum kini berhalangan tetap, partai se­harusnya langsung melaksanakan Kon­gres Luar Biasa (KLB). "Namun kare­na situasi belum kondusif,partai belum bisa melaksanakannya," jelasnya.

Marzuki, yang pernah menjadi kan­didat ketua umum saat kongres di Ban­dung, Mei 2010 mengaku tidak tertarik untuk menggantikan Anas. "Apa un­tungnya sih menjabat itu?" ujarnya. Dia menambahkan. DPP Partai Demokrat akan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ter­kait dengan penandatanganan daftar calon legislatif (caleg), yang sesuai ketentuan harus oleh ketua umum partai. "Nanti kami akan tanyakan ke­pada KPU apakah dengan mundurnya ketua umum, wakil ketua umum ini bisa mewakili bersama sekjen untuk menandatangani daftar caleg," jelasnya (WIN/C/R-14) Sumber: Koran Suara Pembaruan