Rabu, 27/02/2013 13:15 WIB
Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin
menyatakan kasus-kasus kekerasan di Papua tidak terkait dengan sukses atau
tidaknya program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di daerah
itu. Persoalan di Papua adalah masalah ketertiban.
Demikian disampaikan Amir Syamsuddin usai
penandatanganan MoU Indikasi Geografis dan Legislasi Daerah dengan Plh Gubernur
Sumut Nurdin Lubis di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan,
Rabu (27/2/2013).
Amir menyatakan, RANHAM merupakan program
nasional yang dilaksanakan di seluruh daerah, termasuk di Papua. Kasus
penembakan yang terjadi di Papua baru-baru ini, tidak bisa dinyatakan karena
kegagalan program itu. "Saya kira kurang adil, jika ada penilaian karena
ketidakberhasilan RANHAM, maka muncul kasus seperti itu. Saya kira tidak
demikian. Tidak simetris seperti itu," kata Amir kepada wartawan.
Amir menegaskan, gangguan keamanan yang
terjadi secara sporadis di Papua itu adalah masalah ketertiban. "Itu
adalah persoalan yang terkait dengan masalah ketertiban," kata Amir.
Gangguan keamanan masih terus terjadi di Papua. Dalam kejadian terakhir, Kamis
(21/2/2013) lalu, 8 personel TNI tewas ditembak separatis di dua tempat terpisah
di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. (rul/try) Sumber: www.detiknews.com