Minggu, 03/03/2013
19:06 WIB
Den Haag -
Masyarakat Papua membutuhkan pemberdayaan dan pembangunan, bukan terus-menerus
dijadikan sebagai obyek politisisasi berbagai kepentingan. Hal itu disampaikan
Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B),
Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono dalam acara sarasehan di Ruang Nusantara
KBRI Den Haag, Kamis malam atau Jumat (1/3/2013).
Sarasehan kerjasama
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda dan KBRI Den Haag ini dibuka oleh
Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Retno L.P. Masudi, dihadiri kalangan
pelajar, termasuk sejumlah diplomat muda Kemlu RI yang sedang pelatihan di
Clingendael Netherlands Institute of International Relations dan kalangan
terbatas. "Pemerintah sekarang ini terus memberi perhatian ekstra untuk
pembangunan di Papua, termasuk kesejahteraan ekonomi, pertanian, kesehatan,
pendidikan, sampai infrastruktur demi membuka wilayah-wilayah terisolasi,"
ujar Darmono.
Menurut Darmono,
banyak simpang-siur suara di luar yang mengklaim demi kepentingan masyarakat
Papua, padahal mereka hanya menjadikan masyarakat Papua sebagai obyek
politisasi dan sulit menemukan representasi yang betul-betul mewakili
kepentingan masyarakat Papua. "Saya adalah orang yang berada di
tengah-tengah konferensi perdamaian internal Papua pada 7 Juli 2011, sehingga
saya tahu persis bagaimana lika-liku permasalahan," imbuh Darmono.
Dijelaskan, bahwa
tahun 2012 lalu UP4B yang dipimpinnya berhasil menarik Rp 4 triliun untuk
pembangunan infrastruktur di Papua, sebanyak Rp 3,2 triliun melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Rp 800 miliar melalui Kementerian Perhubungan. "Tiap
tahun disediakan 1000 kursi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia
untuk pelajar Papua, tahun lalu realisasinya 770 pelajar. Ada 32 PTN yang siap
menerima pelajar Papua. Mereka diberi beasiswa dari Diknas dan dari anggaran
pemerintah daerah," papar jenderal yang pernah sukses memimpin pemulihan
Aceh pasca bencana tsunami.
Disamping PTN, juga
disediakan untuk putera-puteri Papua beasiswa dan kuota khusus untuk
sekolah-sekolah tinggi dan akademi kedinasan, yakni Akademi Militer (45 orang),
Akademi Polri (45 orang), STIS (60 orang), STPN (40 orang), Lemdik Kemenperin
(20 orang), Akamigas (80 orang), STAN (158 orang), Akademi Penerbang (40
orang), Perbankan (7 orang).
Sedangkan untuk 500
pelajar lulusan terbaik tingkat SMP di Papua juga dikirim dengan beasiswa ke
SMA dan SMK unggulan di luar Papua di seluruh Indonesia, termasuk ke SMA Taruna
Nusantara di Magelang.
Perhatian besar
pemerintah langsung kepada masyarakat Papua itu juga bisa dilihat dari kenaikan
alokasi dana pembangunan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang terus
ditambah dan untuk tahun 2013 ini naik 35,91%, sehingga totalnya Rp 46,48
triliun.
"Pemerintah
juga tegas mendorong tindakan dan penegakan hukum. Fakta bahwa ada pembunuhan
itu tindakan kriminal, diproses dan dihukum sesuai ketentuan hukum pidana,
tidak usah dikait-kaitkan dengan stigma-stigma," demikian Darmono.
Mengakhiri
sarasehan, PPI Belanda menyampaikan rekomendasi tertulis kepada UP4B yang
diwakili oleh Sekjend PPI Belanda Ridwansyah Yusuf Achmad. Isi rekomendasi
adalah mengenai saran untuk menuju konvergensi Papua damai, Papua tanpa kekerasan.Sumber : www.detiknews.com