Jumat, 15 Maret 2013, 17:01 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI
dinilai masih belum sepenuhnya rela melepaskan kepemimpinan nasional. Hal
tersebut bisa dilihat dari rekomendasi purnawirawan Jenderal TNI tentang
nama-nama calon presiden yang diusulkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY).
Pengamat politik UIN Syarif
Hidayatullah Saiful Umam menjelaskan, tentu saja pihak militer masih punya
agenda politik. Meski pun sudah ada reformasi TNI untuk tak ikut serta dalam
kegiatan politik praktis.
"Tapi belum sepenuhnya rela
untuk melepaskan kepemimpinan nasional kepada sipil atau merekomendasikan
tokoh-tokoh sipil yang bisa mengikuti arahan TNI," katanya saat dihubungi
Republika, Jumat (15/3).
Menurut Saiful, hal tersebut
diindikasikan dengan kata-kata TNI masih melakukan monitor. Seperti disampaikan
oleh salah satu jenderal purnawirawan. Kata-kata monitor itu berarti TNI
berkepentingan untuk mengajukan atau menjegal calon-calon yang dianggap
potensial menjadi presiden. "Jadi ini bukan sekedar usulan biasa saja dari
TNI kepada presiden," katanya.
Pertemuan SBY dengan tujuh
jenderal purnawirawan TNI beberapa hari lalu tidak hanya membahas kondisi
perpolitikan Tanah Air. Namun juga tentang kandidat calon presiden (capres)
yang disodorkan tujuh jenderal tersebut.
Hal ini diungkapkan mantan Kepala
Staf Umum TNI Letnan Jenderal (Purn) Suaidi Marasabessy. Enam calon presiden
yang dibahas dalam pertemuan itu, sebut Suaidi, adalah Joko Widodo, Megawati
Soekarnoputri, Mahfud MD, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto.
Reporter : Muhammad Hafil Redaktur :
Mansyur Faqih