Apabila dalam kondisi normal, mungkin iklan corporate
social respansibility (CSR) yang dibuat perusahaan jamu PT Sido Muncul bersama
dengan TNI-AD di televisi merupakan hal biasa. Dalam video, ditampilkan
bagaimana seorang Kepala Staf TNI-AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo
memperlihatkan kinerja prajuritnya dalam membantu masyarakat. Secara umum
materinya merupakan rangkaian iklan Jamu Tolak Angin mengenai pemberantasan
buta katarak di Indonesia.
Namun yang menarik, iklan itu muncul di saat
kondisi internal Partai Demokrat tengah gaduh, terutama pasca mundurnya Anas
Urbaningrum dari jabatan ketua umum. Pramono Edhie yang juga ipar Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono merupakan salah satu kandidat yang disebut-sebut bakal
menggantikan Anas.
Tak heran bila ada yang menginterpretasikan iklan
tersebut sebagai upaya sang jenderal membangun citra jelang Kongres Luar Biasa (KLB)
Partai Demokrat yang menurut rencana digelar akhir bulan ini.
Pengamat politik LIPI Siu Zuhro menilai kecurigaan
tersebut merupakan hal yang wajar. Apalagi, selama ini profil SBY dan lingkaran
dekatnya lebih senang dengan pencitraan ketimbang aksi nyata. "Akibatnya,
ada kesan iklan ini sengaja dikeluarkan untuk mendongkrak citra jelang
KLB," katanya di Jakarta, kemarin.
Walaupun tujuannya baik, Siti justru khawatir iklan
yang dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat bisa menjadi bumerang bagi Partai
Demokrat. "Sebagian masyarakat akan berpendapat ada upaya top down untuk
meningkatkan popularitas Pramono Edhie," ujarnya.
Pandangan berbeda dikemukakan pengamat komunikasi
politik Effendi Gazali. Effendi menyatakan publik boleh saja mempunyai
interpretasi bahwa iklan tersebut tak lebih dari sekadar pencitraan. Namun,
secara umum hal tersebut sulit dibuktikan. "Sebab, untuk membuat iklan ini
ada proses produksi yang panjang," katanya.
Selain itu, tambah Effendi, juga menjadi pertanyaan
apakah iklan itu memang dibuat dalam rangka mengantisipasi jadwal KLB.
"Bukankah proses tersangkanya Anas juga relatif mendadak?"
Namun, menurutnya, hal yang menarik dari kemunculan
iklan itu justru karena sudah dibintangi dua bakal capres pada Pemilu 2014.
"Kan sebelumnya sudah ada Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menjadi bintang
iklan walaupun isinya tidak berupa ajakan memilih," ucapnya.
Di Indonesia memang belum ada larangan bagi pejabat
publik untuk menjadi bintang iklan komersial. Aturan di negeri ini belum
seketat Thailand yang pernah memaksa Perdana Menteri Samak Sundaravej mundur
pada 2008 akibat menjadi pemandu acara program memasak Tasting and Complaining di
televisi. Namun, tidak ada juga larangan bagi masyarakat untuk menganggap
pejabat publik yang menjadi bintang iklan sebagai bagian dari pencitraan. (Che/P-3),
Sumber Koran: Media Indonesia (14 Maret 2013/Kamis, Hal. 04)