Senin, 18 Nopember
2013
JAKARTA (Suara
Karya): Tentara
Nasional Indonesia (TNI) diwanti - wanti profesional dan menjaga netralitasnya
pada Pemilu maupun Pemilihan Presiden 2014. Keterlibatan TNI secara langsung
maupun di belakang layar berpotensi menciderai demokrasi dan hati rakyat.
TNI
bisa terperosok kembali ke masa lalu, tak dipercayai lagi oleh rakyat.
"TNI harus konsisten kembali ke jati dirinya sebagai TNI yang Sapta
Margais dan Pancasilais," ujar anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo di
Jakarta, Minggu (17/11).
Eskalasi
politik jelang Pemilu 2014, membuat anggota TNI rentan diajak pihak luar untuk
terlibat politik praktis. TNI sendiri, sesuai UU tidak boleh terlibat politik
praktis. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko juga telah mengeluarkan himbauan
agar semua elemen masyarakat tidak menarik TNI ke ranah politik praktis.
Tujuannya agar TNI tetap netral.
Tjahyo
meminta TNI tak melupakan sejarah masa lalunya. Mendapatkan kembali simpati dan
kepercayaan rakyat bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Karena itu, TNI harus
senantiasa meningkatkan profesionalisme agar mendapatkan dukungan dari rakyat.
Tjahyo
mengatakan TNI lahir dari rakyat bersama rakyat untuk menjaga kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Netralitas TNI harus jadi kata kunci
bahwa TNI adalah milik dan kebanggaan kita semua, milik rakyat Indonesia,"
kata dia.
Secara
terpisah, TNI Angkatan Udara gencar melakukan sosialisasi hukum, khususnya
menjelang hajatan demokrasi nasional Pemilu dan Pilpres 2014. TNI AU akan
memberikan sanksi sangat tegas kepada prajuritnya yang tidak netral dalam pesta
demokrasi.
Amanat UU
Panglima
Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Hadiyan
Sumintaatmadja menjaga pesta demokrasi Pemilu maupun Pilkada. Prajurit TNI
perorangan maupun institusi tidak boleh memberikan bantuan apapun kepada
peserta pemilu dan pemilukada baik parpol atau perorangan untuk kegiatan
apapun.
TNI
tidak boleh melakukan tindakan atau pernyataan apapun yang bersifat memengaruhi
kepada siapapun serta tidak memberikan komentar, penilaian dan mendiskusikan
apapun terhadap identitas maupun kualitas para peserta Pemilu.
"Setiap
prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap
perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor
cepat secara hirarkhis apabila ada kejadian atau kegiatan yang terindikasi
mengarah kepada menghambat, mengganggu dan menggagalkan pemilu dan
pemilukada," tegas Pang-kohanudnas.
Komandan
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II, Brigjen TNI (Mar)
Soedarmien Soedar menyatakan, seluruh prajurit TNI siap mengawal netralitas
dalam Pemilu dan Pilpres 2014. "Prajurit TNI tetap menjaga netralitasnya,
hal ini sesuai dengan undang-undang," kata Soedarmien. (Feber S/Ant)