Kamis, 21 November 2013 08:35 wib
JAKARTA - Bentrokan antara
anggota TNI dan Polri terjadi di Karawang, Jawa Barat. Perseteruan keduanya
seakan dipelihara dan dibiarkan terjadi terus-menerus.
Pengamat militer dari President University,
Anak Agung Banyu Perwita, mengatakan, ada unsur kesengajaan dari pemerintah
untuk membiarkan terjadinya bentrok antara TNI-Polri.
"Tampaknya, pemerintah
enggan dan membiarkan hal ini terjadi terus," ungkap Agung saat berbincang
dengan Okezone, Rabu (20/11/2013) malam.
Dia juga menyatakan, bentrokan
yang kerap terjadi antara keduanya dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam
melakukan reformasi birokrasi di TNI dan Polri. Selain itu, ada beberapa faktor
yang membuat salah satu di antaranya memiliki rasa saling iri.
"Reformasi intitusi di TNI
dan Polri belum tuntas. Selain itu, bagaimanapun juga TNI akan selalu iri
karena Polri belum ada di bawah kementerian dan mereka memiliki anggaran yang
lebih besar daripada angkatan," tegasnya.
Menurutnya, jika bentrokan
TNI-Polri tidak dihentikan, maka wibawa keamanan Indonesia di mata dunia akan
rusak. "Ini bisa jadi cerimin buruk baik dari dalam dan internasional.
Sekarang, kita lihat apakah pernah terjadi bentrokan semacam ini di negara
demokratis seperti Amerika Serikat (AS)? Tentu tidak," paparnya.
Apalagi jelang pemilihan umum
(pemilu), kalau TNI dan Polri terus ribut lanjutnya, maka kemungkinan akan
terjadi pemihakan-pemihakan dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi
tersebut.
"Ada kemungkinan terjadi
pemihakan terhadap parpol tertentu. Padahal, seharusnya meraka netral,"
kata dia.
Agung menambahkan, untuk
menyelesaikan konflik di antara keduanya perlu segera didorong pengesahan
Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Kemudian, me-review
kembali UU TNI dan Polri. "Selama tidak di-review hal-hal ini akan
muncul," pungkasnya. (put)