Selasa,
26 November 2013 | 10:13
Kapolri
Jenderal Sutarman memberi lampu hijau dengan mengizinkan Polwan mengenakan jilbab
saat bertugas. Langkah tersebut diapresiasi komisi III DPR dan siap didukung
dari segi anggaran."Patut diapresiasi dan dalam peraturan Kapolri perlu
diatur," kata anggota komisi III Dimyati Natakusumah dalam pesan singkat
kepada, Senin (25/11/2013).Menurut Dimyati, ketentuan tentang Polwan yang
diizinkan mengenakan Jibab patut diatur agar menjadi acuan buat polisi.
"Dibuat
peraturan tata cara berpakaian polisi yang memakai jilbab dan tidak sehingga
buat wanita ada dia uniform," ujar politisi PPP itu.Tak hanya sampai
disitu, Dimyati juga menyatakan komisi III DPR siap mendukung dari segi
anggaran terkait penerapan ketentuan tersebut."(Anggaran) harus didukung,
Kapolrinya muslim yang baik," ucap mantan bupati Pandeglang itu.
Sebelumnya,
Kapolri Jenderal Pol Sutarman tak mempersoalkan polisi wanita atau Polwan
memakai jilbab. Menurut dia memakai jilbab merupakan hak asasi.
"Tidak
ada masalah. Kan waktu itu saya bilang ini kan hak asasi seseorang," jelas
Sutarman saat bertemu dengan pimpinan media dan PWI di Mabes Polri, Jl
Trunojoyo, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
TNI
Diharap Menyusul
Majelis
Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik keputusan Polri yang memperbolehkan polisi
wanita (polwan) berjilbab. Ketua MUI Amidan menilai kebijakan itu sejak lama
ditunggu-tunggu polwan."Kalau saya melihat itu positif, karena itu
ditunggu oleh semua polwan yang ingin berjilbab," kata Amidan .
Dia
mengatakan, berjilbab adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Berjilbab
juga bagian dari hak asasi manusia (HAM)."Yang menunggu ini yang ingin
berjilbab. Karena itu ibadah, maka itu terkait HAM," terangnya.Menurutnya,
keputusan Kapolri Jenderal Sutarman sudah tepat. Soal aturan polwan berjilbab,
kata dia, bisa tertulis atau tidak. "Ada atau tidak (aturan) itu positif,"
ungkapnya.
Jika
kini polwan sudah diperbolehkan berjilbab, MUI juga ingin institusi lainnya
ikut menerapkan aturan tersebut, misalnya di TNI. "Tapi itu bergantung
desakan dari anggota TNI. Kalau MUI maunya itu semua berjilbab karena itu
kewajiban agama," paparnya.
Dia
juga menceritakan, MUI pernah mendesak Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan
HAM agar memperbolehkan foto di paspor menggunakan jilbab. Desakan itu akhirnya
dikabulkan. (int)