Kamis, 31
Oktober 2013
JAKARTA (Suara
Karya): Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad),
Letjen TNI Gatot Nurmantyo meminta seluruh kader Pemuda Pancasila (PP)
menularkan jiwa ksatria, semangat patriotisme, dan menanamkan nilai-nilai
Pancasila yang sekarang mulai luntur di tengah masyarakat.
Pernyataan itu
disampaikan Pangkostrad saat memberikan pidato pada HUT ke-54 PP di Jakarta,
Selasa (29/10). "Mas Japto saya beri tugas ini kepada Pemuda
Pancasila," ungkap Gatot yang langsung disambut kata siap!, oleh Ketua
Majelis Pimpinan Pusat (MPN) PP Japto Soelistyo Soerjosoemarno.
Turut hadir
sejumlah pejabat yang juga tokoh PP antaralain anggota DPR RI Yorrys Raweyai,
hakim tipikor Syamsul Rekan Chaniago, Gubernur Sulawesi Tengah Longki
Djanggola, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf.
Menurut Gatot,
PP sebagai organisasi masyarakat (ormas) senior harus mampu menjadi contoh bagi
ormas lain dan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesuai
nilai-nilai Pancasila.
Japto
mengungkapkan sekarang ini sistem tata negara sekalipun sudah melenceng dari
nilia Pancasila. Sistem pemilihan kepala negara dan daerah sudah mengacu kepada
sistem demokrasi liberal bukan lagi demokrasi Pancasila. "Demokrasi kita
dibawa ke demokrasi liberal, wartawan kok diam saja," ungkapnya.
Japto mengatakan,
PP bukanlah organisasi kelompok partisan (OKP), tetapi ormas yang berbasis
massa. Tugas utamanya adalah melahirkan kader-kader bangsa yang pancasilais,
nasionalis, dan melindungi Pancasila dan UUD 45.
PP menginginkan
model nilai Pancasila dan UUD 45 berdasarkan naskah asli, bukan hasil revisi
atau amandemen.
"Sekarang
ini (sila) Pancasila tinggal berapa. Di mana pasal kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," paparnya.
Humanis
Sistem pemilihan
presiden didasarkan oleh kepentingan partai. Mana ada partai yang mewakili
rakyat, semua berdasarkan kepentingan internal. "Mana ada sistem pemilihan
presiden jalur independen, yang diyakini mewakili kepentingan rakyat," urainya.
Begitu pula
pelaksanaan pilkada masih rawan konflik dan terjadi bunuh-bunuhan. Yang kalah
kecewa, karena keluarganya, suku, atau yang tidak seagama. Nilai dari pasal
ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia seolah hilang. "Sekarang ini
masyarakat menjadi primordialisme, rasisme, sukuisme. Apa ini yang kita
harapkan. Kembali ke UUD 45 supaya benar," ungkapnya.
Japto akan
mengajak ormas lain yang dikatakan sok Pancasilias untuk melakukan semacam
Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959, yakni kembali ke UUD 45 dan Pancasila.
Sementara itu
anggota DPR RI, Yorrys Raweyai yang juga kader PP mengatakan, dalam silabus
pengkaderan PP itu bersifat dinamis mengikuti tantangan zaman. Kendati
demikian, PP masih memiliki kultur Pancasilais dan patriotis yang dilihirkan
oleh militer tahun 1959 dan belum hilang sampai sekarang.
Namun di
kalangan partai politik kultur tersebut relatif hilang. "PP mau
mempertahankan itu (kultur pancasilais)," tegasnya.
Perkembangan
demokrasi mengancam nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Untuk itu kader PP harus
masuk ke semua level sistem birokrasi negara ini untuk mengontrol keutuhan
nilai-nilai asli bangsa Indonesia tersebut. (Feber S)