WAKIL Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai pendekatan dalam konsep keamanan nasional bukan hanya terkait dengan keamanan, melainkan juga meliputi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan komunitas.
"Buku ini membahas bahwa model paradigma RUU Keamanan Nasional saat ini sudah kuno yang hanya beorientasi keamanan negara terhadap serangan komunal atau antarnegara," kata Tb Hasanuddin dalam peluncuran buku Arsitektur Keamanan Nasional karyanya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Format RUU Kamnas sangat konservatif karena menempatkan rakyat sebagai ancaman. Dia mengatakan keamanan nasional dalam konteks kekinian bisa dipahami bahwa ancaman dari luar negeri bisa dari militer dan nonmiliter. Ancaman itu bisa menyerang tanpa senjata dan pasukan.
"Karena itu keamanan nasional bisa juga dilakukan oleh nonmiliter dan atas dasar kebebasan serta hak asasi manusia," ujarnya.
Dia juga mengatakan, da¬lam konsep keamanan nasional, masyarakat tidak boleh dikorbankan untuk membela negara.
Di buku itu, sambungnya, juga dibahas mengenai hukum disiplin militer bahwa seorang prajurit yang mela-kukan tindak pidana maka harus diselesaikan secara pidana.
Dia menjelaskan hal itu diartikan bahwa prajurit jika melakukan pelanggaran pidana, tidak boleh hanya dihukum disiplin.
Direktur Imparsial Al Araf dalam peluncuran buku tersebut menambahkan, kehadiran buku itu bisa menjadi referensi bagi anggota Komisi I DPR yang kini sedang membahas RUU tentang Keamanan Nasional. Terlebih, format RUU Kamnas dia nilai masih berpandangan konservatif.
"RUU itu sesungguhnya sangat konservatif yang berformat pada state security. Masalah keamanan seolah bukan urusan publik. Dengan konsep itu, publik bisa dipandang sebagai ancaman oleh negara," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi yang masih sempat menulis buku di sela kesibukannya sebagai anggota DPR. "Pak Hasanuddin adalah purnawirawan perwira tinggi TNI yang memiliki gagasan reformis soal pembangunan TNI melalui bingkai keamanan nasional," katanya.
Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi itu menilai perkembangan keamanan nasional di dunia sangat cepat sehingga harus diimbangi. Ancaman itu, menurut dia, harus diimbangi dengan tidak melihat konsep tersebut secara tradisional.
"Ketika tidak memiliki pola pikir yang baik, (tantangan) dalam keamanan tidak bisa dipenuhi," ujarnya. (AI/Ant/P-1), Sumber Koran: Media Indonesia (08 November 2013/Jumat, Hal. 16)