Jumat, 01 November 2013

Prajurit Siliwangi Harus Netral Dalam Pemilu



Rabu, 30/10/2013 - 16:11


SUBANG, (PRLM). - Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayor Jendral TNI, Dedi Kusnadi Thamim menegaskan semua prajurit TNI-AD yang berada di wilayah Kodam III Siliwangi harus netral pada pelaksanaan Pemilu Legislatif, maupun Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung tahun 2014 mendatang.

"Semua prajurit kodam III Siliwangi tak boleh memihak ke salah satu partai atau kandidat tertentu. Saya intruksikan harus netral," ujar panglima seusai Tatap Muka dengan prajurit dan PNS, sekaligus memberi pembekalan di Makodim 0605 Subang, Rabu, (30/10/2013). Dia mengatakan apabila ada prajurit terbukti tidak netral, nantinya bisa dikenakan sanksi.

Menurut pangdam, menghadapi Pemilu 2014 nanti, kondisi teritorial di Jabar aman. Pihaknya bersama semua jajaran siap memberikan dukungan berupa bantuan pengamanan kepada jajaran kepolisian dalam mengamankan Pemilu Legislatif, maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mengenai tingkat kerawanan di Jabar, lanjut pangdam, sebenarnya setiap daerah relatif merata. Namun untuk kota-kota besar, utamanya Bandung mendapat perhatian khusus karena beragam. Hingga saat ini masih terpantau aman, tak ada kegiatan yang menyimpang dari ideologi pancasila.

"Yang gangguan keamanan cukup rawan tetap kota besar seperti Bandung, karena semua aktivitas ada di sana. Kami minta masyarakat tak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ideologi pancasila. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian, Kodam III/Siliwangi siap membantu dalam posisi on time," jelasnya.

Sementara itu mengenai kedatangannya ke Subang, pangdam mengatakan sesuai program dirinya ingin mengetahui dan mengenal satuan-satuan yang ada di Kodam III Siliwangi. "Saya ingin tahu kondisi di daerah, dan mendapat informasi langsung dari masing masing satuan," ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Makodim Subang, pangdam memberikan pengarahan kepada para Danramil dan babinsa serta ibu-ibu persit. Pangdam juga menguji kemampuan jejaring babinsa, di antaranya menyuruh menghubungi dan mendengarkan langsung komunikasi dengan perangkat desa. "Prajurit yang tugas di Subang banyak tantangan, para babinsa harus menguasai wilayah, tak boleh melakukan sesuatu yang melanggar," katanya. (A-116/A-147)***