Posted:
20/11/2013 16:32
Liputan6.com, Jakarta
: Kasus penyadapan yang dilakukan Pemerintah Australia terhada RI menimbulkan
kemarahan publik termasuk Presiden SBY. Namun kasus itu hingga kini belum
mengganggu hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Australia.
"Sampai
saat ini kerjasama militer kita dengan mereka (militer Australia) masih
berjalan, tak terganggu ya," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas
Komando Badan intelijen Satrategis TNI (Mako BAIS), Kalibata, Jakarta Selatan,
Rabu (20/11/2013).
Moeldoko
mengungkapkan, atas kasus itu pihaknya belum memerintahkan apapun terhadap
institusinya terkait apa yang harus dilakukan ke depan terhadap kerjasama
militer.
"Yang akan
ditinjau pemerintah adalah pertukaran informasi di bidang intelijen dengan
Australia. Kita juga ada kerjasama dalam bidang logistik dan pertukaran pelajar
baru ada pembicaraan seperti itu," ungkap Moeldoko.
Namun, Moeldoko
akan mematuhi apapun yang diminta pemerintah terhadap TNI. Ia menambahkan, TNI
hingga kini masih fokus dalam pengamanan tahun politik menjelang Pemilu 2014.
Karena TNI sudah menegaskan akan turut berpartisipasi mengamankan pemilu tahun
depan secara netral.
"Siang ini
saya juga menyelenggarakan rapat intelijen di seluruh jajaran. Kita mau
memasuki tahun politik sehingga intelijen harus diperkuat akselerasinya dan
kapasitasnya, agar bisa mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, agar
panglima bisa mendapatkan informasi yang akurat," tandas Moeldoko.
Sementara
pernyataan berbeda disampaikan Presiden SBY, yang menyatakan pihaknya telah
menyiapkan 3 langkah tegas sebagai sikap Indonesia atas penyadapan yang
dilakukan Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat RI lain pada 2009
lalu.
Di antara ketiga
langkah itu, SBY menyatakan, Indonesia bakal menghentikan sementara pertukaran
informasi intelijen dan latihan militer antara kedua negara.
"Saya minta
dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia,
baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, maupun yang sifatnya
gabungan," kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta. (Ali/Mut)