Jakarta, Kodam Jaya/Jayakarta menggelar Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilaksanakan di Aula Sudirman Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo No 5 Cililitan, Jakarta Timur. Kamis (10/10).
Acara tersebut dibuka oleh Kakesdam Jaya Kolonel Ckm drg Husni Lubis SPB,MMars yang mewakili Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI E.Hudawi Lubis. Kegiatan ini diikuti oleh Komandan Korem 051/WKT Kol-onel Inf Nugroho Budi dan Komandan Korem 052/WKR Kolonel Kav Wawan Ruswandi, segenap Asisten Kasdam Jaya, Segenap Kabalak Kodam Jaya dan segenap Perwira, Bintara maupun Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil jajaran Kodam Jaya.
PAda kesempatan tersebut, Sosialisasi disampaikan oleh dr Sri Ponco Handayani, MM, AAK selaku Kepala Divisi Regional IV PT.Askes Persero yang menjelaskan tentang dasar Hukum Jaminan Sosial yang diamanatkan. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menentukan kepesertaan jaminan kesehatan meliputi, Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari fakir miskin, orang tidak mampu dan bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI) yang terdiri dari Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Selain itu itu, Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi pelayanan Kesehatan tinggkat Pertama, pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan dan Pelayanan lain yang ditetapkan Menteri. (ay), Sumber Koran: Pelita (11 Oktober 2013/Jumat, Hal. 16)
PAda kesempatan tersebut, Sosialisasi disampaikan oleh dr Sri Ponco Handayani, MM, AAK selaku Kepala Divisi Regional IV PT.Askes Persero yang menjelaskan tentang dasar Hukum Jaminan Sosial yang diamanatkan. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menentukan kepesertaan jaminan kesehatan meliputi, Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari fakir miskin, orang tidak mampu dan bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI) yang terdiri dari Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Selain itu itu, Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi pelayanan Kesehatan tinggkat Pertama, pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan dan Pelayanan lain yang ditetapkan Menteri. (ay), Sumber Koran: Pelita (11 Oktober 2013/Jumat, Hal. 16)