Bupati Rita Widyasari terus melakukan terobosan
pembangunan di Kukar. Di antaranya, peningkatan pembangunan wilayah pedesaan
melalui alokasi dana desa, PNPM Mandiri Pedesaan, dan program bedah rumah. MoU
bidang telekomunikasi baru saja diteken dengan Telkom.
Sejak Rita Widyasari resmi dilantik menjadi Bupati
Kutai Kartanegara (Kukar), oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), akhir 2010
lalu, berbagai terobosan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terus
dicanangkan. Melalui program gerakan pembangunan rakyat sejahtera (Gerbang
Raja) secara bergotong royong, seluruh stakeholder
(pemangkukepentingan) di bawah kepemimpinan Rita terus berkonsentrasi
memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada upaya pengentasan
kemiskinan.
Beberapa program dijalankan, di antaranya
peningkatan pembangunan wilayah pedesaan melalui alokasi dana desa (ADD), PNPM
(program nasional pemberdayaan masyarakat) Mandiri Pedesaan, serta program
bedah rumah. Rita Widyasari mengatakan bahwa melalu program-program pendukung
upaya peningkatkan kesejahteraan rakyat itu, diharapkan beberapa tahun ke depan
di Kukar tidak ada lagi masyarakat yang masuk kategori warga miskin.
Rita menerangkan bahwa anggaran ADD
Kukar pada 2013 ini mencapai sebesar Rp 400.631.983.977 untuk 193 desa
se-Kukar.Dengan begitu, dipastikan anggaran ADD tahun 2013 ini mengalami
kenaikan sebesar 100 persen dari tahun 2012 lalu yang hanya sekitar Rp 200
milyar.Setiap desa mengalami kenaikan anggaran secara bervariasi. Ada desa yang
kenaikannya mencapai 80%, 60% dan ada juga yang mencapai 10%, tergantung
perhitungan yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ada dua komponen dalam pembagian ADD ini. Yang
pertama disebut alokasi dana desa merata, yaitu setiap desa mendapatkan
pembagian keuangan sama rata yang porsinya mencapai 60%. Yang kedua adalah
alokasi dana desa proporsional, yaitu setiap desa mendapatkan kucuran dana
sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, yang porsinya
mencapai 40%. Komponen yang terakhir ini dihitung berdasarkan luas wilayah,
jumlah penduduk dan lain sebagainya, sehingga membuat dari satu desa dengan
desa lainnya tidak sama mendapatkan ADD. Penandatangan SK ADD sendiri telah
dilakukan Bupati Rita Widyasari pada Mei lalu.
Pembangunan
Infrastruktur
Dari pantauan di lapangan, di beberapa desa, baik
di wilayah pesisir, tengah, maupun hulu, sebagian besar telah menyelesaikan program
ADD tahap 1 dan 2. Rata-rata alokasi dana digunakan untuk peningkatan
pembangunan infrastruktur. Yaitu perbaikan jalan-jalan desa dan
semenisasi.Bupati Rita Widyasari berharap program pembangunan ini berjalan
mulus sesuai dengan harapan."Melalui penyelenggaraan ADD semoga pada
tahun-tahun mendatang tidak ada lagi jalan-jalan desa yang rusak kata Bupati.
Sementara.itu, untuk program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNMP) Desa Mandiri, alokasi dana pendampingan PNPM yang dianggarkan
untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kukar), lebih besar dari dana yang
dialokasikan pusat. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur keseriusan Pemkab Kukar
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Rita Widyasari mengatakan bahwa
pelaksanaanPNPMMandiri dipedesaan Kukar telah memperlihatkan keberhasilan
dengan tingginya peran nyata masyarakat.Hal ini tidak terlepas dari konsep
pemberdayaan yang menjadi acuan PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu program yang
berbasis dari, oleh, dan untukmasyarakat."Bahkan pelaksanaan PNPM di Kukar
telah beberapa kali menjadi bahan studi banding kabupaten lain," kata
Rita.Salah satu pemerintah daerah yang melakukan studi banding ke Kukar adalah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah pada pertengahan tahun ini.
Selain program PNPM Masyarakat Pedesaan, Pemkab
Kukar juga mencanangkan Desa Mandiri. Dalam program ini masyarakat pedesaan
diarahkan untuk mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembangunan
desanya. Menurut Rita, sukses program Desa Mandiri tentunya akan mewujudkan
impian Kukar dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Program yang dirancang untuk dapat mendukung
berjalannya Desa Mandiri adalah bedah rumah, yaitu kegiatan pemugaran
rumah-rumah warga miskin yang tak layak huni. Pada 2013 ini, program bedah
rumahdilakukan terhadap 1.000 rumah yang tersebar di 18 kecamatan se-Kukar,
yang dibagi menjadi 3 zona: zona pesisir, zona tengah, dan hulu. Program ini
dilaksanakan melalui kerjasama Pemkab Kukar dan Kodim 0906 Tenggarong.Program
bedah rumah sendiri telah dicanangkan Juli lalu oleh bupati Kukar yang
didampingi Kasad waktu itu, Jendral TNI Moeldoko.
Sarana
Komunikasi
Pemkab Kukar juga giat membangun bidang informasi
dan komunikasi. Pada 17 Oktober lalu, Bupati Rita Widyasari melakukan
penandatanganan MoU dengan PTTelkom Indonesia Wilayah Kaltim Tengah dan BP
Batam dalam program 1.000 wifi untuk Kukar. Rita mengungkapkan, saat ini Kukar
telah membangun 22 BTS Tower dan SST
di 18 Kecamatan di Kukar, 2-repeateryang
dilengkapi 24genset sebesar 12kilovoltAmpere(KVA),dan dua buah genset di 2 titikrepeater tersebut.
Selain itu telah dibangun jaringan fiber optik (FO) yang terhubung ke semua
SKPD di Tenggarong dan di Kota Tenggarong sejauh 15 km,juga menyediakan voice over IPdi 38SKPD dan 18 kecamatan.
"Kami pun memberikan layanan free
hotspot untuk masyarakat sepanjang 15 km, yang kami tempatkan di lokasi
sepanjang turapan sungai Mahakam, di mana biasanya masyarakat bersantai di sore
dan malam hari, terang Rita.
Program-program di atas tentunya diharapkan mampu
memberikan dampak yang nyata serta berkelanjutan dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kukar, tanpa terkecuali.
Dengan kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan berbagai informasi melalui
program pemasangan 1.000 wi-fi, tentunya masyarakat diajak berperan aktif dalam
memberikan info terkait pengawasan pelaksanaan program-program pemerintah di
daerah. Sumber:Majalah Gatra (24 Oktober
2013/Kamis, Hal. 97)