Selasa, 22 Oktober 2013 13:07 WIB
LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin memastikan jika posisi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam membantu kerja KPU bersifat pasif. Pihaknya sudah memastikan jika Lemsaneg setuju dan diperkuat dengan persetujuan dari Panglima TNI.
“Saya sudah ngobrol dengan Menhan sebagai atasan, user dari Lemsaneg bersama panglima TNI. Mereka setuju Lemsaneg pasif, tidak usah menyodorkan kerja sama. Kalau KPU mengajak, silakan layani sebisanya. Jangan kemudian masuk, kalau masuk nanti biayanya gimana, prosesnya seperti apa, nanti tidak bagus. Apalagi lembaga itu di bawah pembinaan panglima TNI, diorganisir Menhan,” kata TB. Hasanuddin kepada LICOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Politisi PDIP ini membayangkan kalau Lemsaneg itu masuk dalam kinerja KPU maka apapun hasil Pemilu akan ada yang komplain dan image internasional jelek. Bahwa Pemilu di Indonesia yang sebelumnya berjalan dengan bagus ternyata masuk aparat intelijen.
“Semua fraksi tidak setuju bahwa kemudian data perlu diprotek kan iya, tapi di Lemsaneg itu alatnya tidak canggih-canggih banget,” tandasnya.
Saat ditanya kalau nanti membatalkan MoU itu bagaimana? TB. Hasanuddin pun menjawab dengan tenang. “Saya dapat informasi, Komisi II akan rapat dengar pendapat (RDP) dan minta rapat gabungan dengan komisi I dan waktunya saya belum tahu. Tinggal hari ini dan lusa,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam rapat gabungan itu susana kebatinan lebih banyak mudorot ketimbang manfaatnya. “Waktu RDP kami seolah-seolah Lemsaneg penting untuk negara dan lain-lain, saya bicara dengan Menhan panglima TNI, nanti lembaganya tidak bagus,” paparnya. @endang