JAKARTA: Kementerian
Pertahanan (Kemhan) meraih opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan (WTP-DPP) atau catatan atas laporan keuangannya untuk tahun 2012.
Pemeriksaan laporan keuangan Kemhan tahun 2012 dilaksanakan sejak tanggal 30
Januari 2013 hingga 30 Mei 2013 oleh 51 anggota tim Pemeriksa Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemhan
diserahkan Ketua BPK RI Hadi Poernomo kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
kementerian/lembaga. Tahun 2012 di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (17/6).
Penilaian laporan keuangan Kemhan itu diaudit
bersama 19 kementerian atau lembaga lainnya yang berada dalam pengawasan Auditorat
Keuangan Negara (AKN) I.
Di antaranya adalah Kementerian Koordinator Politik
Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Kementerian Perhubungan, Badan
Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Narkotika (BNN), Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas).
Meningkat
Anggota I BPK sebagai Ketua Pemeriksa AKN I,
Moermahadi Soerja Djanegara menyimpulkan, laporan keuangan kementerian atau
lembaga peraih opini WTP dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun
2012, mengalami peningkatan. Dari 19 kementerian, 15 di antaranya mendapatkan
opini WTP dan empat mendapatkan opini WDP.
Menhan sendiri mengakui bahwa prestasi opini WTP
DPP yang diraih lembaga yang dipimpinya bukan pekerjaan ringan. Prestasi itu
diraih Kemhan melalui proses perjuangan dan kinerja berat. "Cukup berat
perjuangan untuk mendapatkan opini WTP DPP ini," kata Purnomo.
Menhan pun berharap prestasi yang diraih Kemhan dan
TNI di masa datang bisa lebih baik dari sekarang ini. Kemhan bertarget meraih
opini WTP tanpa paragraf penjelasan.
"Kemhan dan TNI akan terus berjuang untuk
meningkatkan laporan keuangan pada tahun anggaran mendatang sehingga dapat meraih
opini WTP tanpa paragraph penjelasan,"
ucap Purnomo. (Feber S), Sumber
Koran: Suara Karya (18 Juni 2013/Selasa, Hal. 04)