Selasa, 25 Juni
2013 19:37 wib
Amir Sarifudin -
Okezone
BALIKPAPAN - Sejak pukul 08.00 kantor pos
Indonesia kota Balikpapan dipadati ratusan warga miskin (gakin) yang akan
melakukan pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
pascakenaikan Bahan Bakar Minyak BBM.
Pencairan hari
pertama di Balikpapan baru ditujukan tiga kelurahan yakni Prapatan, Klandasan
dan Telaga Sari dengan jumlah sekitar 700 jiwa. Di kantor pos Balikpapan, Jalan
Jenderal Sudirman ini, didirikan tenda memanjang untuk warga miskin (Gakin)
yang melakukan pendaftaran pencairan dana BLSM.
Selain itu juga
ditemukan adanya gakin yang tidak memperoleh dana BLSM. Muhammade (71) warga
Klandasan RT 17 nomor 14 ini kecewa dan marah kepada petugas karena namanya
tidak terdapat dalam daftar penerima kartu perlindungan sosial (KPS).
“Saya disuruh
tunggu saja kata petugas. Mereka malah melayani yang masih muda-muda. Saya
lihat sendiri banyak orang mampu yang dapat ini (BLSM) tapi saya orang susah
dan sakit-sakitan enggak dapat,” kata salah satu warga, Muhammade.
Kesalahan pendataan
oleh pemerintah pusat melalui BPS juga diakui Walikota Rizal Effendi. Menurutnya
banyak temuan penerima BLSM yang seharusnya tidak layak menerima tapi justru
menerima BLSM. Termasuk Kepala Dinas Kebersihan Roby Ruswanto.
“Masak Kepala DKPP
pak Roby juga terima kartu KPS untuk pencairan BLSM. Karena itu kita imbau
masyarakat yang merasa tidak layak menerima tapi dapat KPS jangan diambil atau
dikembalikanlah. Kita beri kesempatan pada yang tidak dapat. Kita ikhlaskan
saja saudara,” kata Rizal.
Rizal menyebut, ada
ribuan orang yang tidak layak menerima dana BLSM. Ini bisa disebabkan pendataan
kurang akurat, karena bedanya indikator-indikator yang dipakai sehingga mereka
yang seharusnya tidak menerima tapi mendapatkan KPS.
“Ada juga PNS, ada
TNI, ada pengusaha dapat masuk daftar itu. Ini ke depannya koreksi kepada BPS.
Sebenarnya ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui forum agar BPS
melakukan pendataan berkoordinasi dengan
pemda,” jelasnya.
“Tiba-tiba datanya
sudah dikirim ke pusat oleh BPS. Kita memverifikasi kesulitan. Saya lupa tahun
berapa datanya. Yang pasti itu data BPS, ternyata banyak yang tidak akurat. Harusnya ada
perbaikan tapi sekarang kan sudah terlambat program ini sudah jalan kita tidak
bisa mencegahnya. Harusnya evaluasi kartu KPS itu,” jelas dia. (mrt)