Sabtu, 08/06/2013 | 16:33 WIB
SURABAYA -
Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya Mayor Jenderal R. Ediwan
Prabowo minta masyarakat bersedia melapor jika mengetahui prajurit TNI terlibat
aktif dalam politik, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa
Timur 2013.
"Kami berharap bantuan dan kerja sama
masyarakat. Jika mengetahui ada anggota TNI-AD terlibat, segera lapor dan tidak
usah takut," ujar Mayor Jenderal R. Ediwan Prabowo saat mendampingi KSAD
Jenderal TNI Moeldoko di kunjungannya di Surabaya, Sabtu (8/6).
Di
Pilkada Jatim, 29 Agustus 2013 pihaknya berharap anggota TNI netral,
tidak memihak siapapun. Apalagi, lanjutnya di peraturan sudah ditegaskan,
prajurit aktif dilarang terjun ke dunia politik. "Sudah menjadi penekanan
dari Presiden RI dan KSAD, bahwa TNI harus netral. Bagi siapa saja yang
melanggar, tentu ada aturan tegas dari TNI. Telah sangat jelas aturannya, siapa
saja yang melanggar dipastikan disanksi," kata lulusan Akademi Militer
1984 tersebut.
Terkait
Pilkada Jatim, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan pencerahan ke
pegawai negeri yang bertugas di lingkungan Kodam V/Brawijaya, istri dan anak
prajurit yang telah memiliki hak pilih, untuk tidak terpengaruh dan memilih
sesuai hati nurani masing-masing.
Saat
dikonfirmasi anggaran pengamanan Pemilukada Jatim yang dialokasikan untuk TNI
mencapai Rp 11 miliar, Ediwan mengaku terkejut mendengar jumlah tersebut.
Menurutnya, angka tersebut terlalu besar dan akan dicek, termasuk sudah
dikucurkan atau belum.
Sebelumnya,
Polda Jatim menyebutkan anggaran pengamanan Pilkada Jatim mencapai Rp 55
miliar. Selanjutnya, TNI-AD di Pilgub Jatim mengerahkan sedikitnya 12 ribu
personel untuk diperbantukan dan bisa digerakkan setiap saat. (ins)