IDEOLOGI BANGSA_MPR-TNI Sepakat Evaluasi Pelaksanaan Pancasila

Jakarta,   MPR dan TNI sepakat untuk merevitalisasi dan mengeva­luasi pelaksanaan Pancasila. Sebab, pasca Reformasi ini Pancasila sebagai ideologi yang baik dan besar bagi se­buah negara, malah dicede­rai dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, dan ketidakamanan negara dengan ber­bagai tindakan anarkisme oleh sekelompok orang, yang tak bertanggung jawab. Elit politik pun tak lagi menjadi teladan bagi rakyat.

"Elite politik sudah tak la­gi menjadi teladan bagi rakyat. Ini karena para elite tak menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila da­lam kehidupan bermasyara­kat, berbangsa, dan berne­gara. Rakyat malah malah disuguhi dengan tontonan ko­rupsi, asusila, dan 70 persen berita media adalah korupsi," tandas Wakil Ketua MPR A Farhan Hamid yang tampil bersama mantan Panglima TNI Djoko Santoso dan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR, Jafar Hafsah dalam dialog tantang­an aktualisasi Pancasila di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Farhan, seha­rusnya Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang ada. Di mana Ketuhan­an Yang Maha Esa itu men­jadi insipirasi bagi semua penyelenggara negara, dan produk serta kerja-kerja po­litiknya untuk bangsa dan negara.

"Tapi, kalau masih banyak korupsi, dan pe­nyimpangan lain, maka kita perlu mengevaluasi pelaksanaan Pancasila selama 15 tahun reformasi ini. Alham­dulillah Pancasila dikemba­likan ke dalam Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Kemendikbud," ujarnya.

Djoko Santoso meng­usulkan perlunya konsolida­si nasional sekaligus evalu­asi pelaksanaan Pancasila selama ini. "Kalau sosial po­litik tak memenuhi harapan kesejahteraan dan keadilan rakyat, maka harus melaku­kan revitalisasi, keteladan­an, menjadikan satu-satu­nya sumber hukum, pendi­dikan, dan disiplin. Sebab, ketidakadilan itu akan mengusik keamanan dan kesejahteraan rakyat," tutur Djoko.

Khusus bagi TNI lanjut Djoko, TNI pasti akan memenuhi janji sejarah, karena masih berhutang pada pen­diri bangsa ini, selama ma­sih ada korupsi dan ketidak­adilan. Karena itu kesepa­katan-kesepakatan sejarah dan Pancasila itu harus membumi, dan yang akan mengantarkan ke bangsa ke depan.

"Jadi, perlu konsolidasi nasional untuk menginven­tarisasi, mengevaluasi seca­ra sungguh-sungguh, dan reorientasi untuk masa de­pan bangsa ini. Dengan ko­mitmen pada konstitusi, sa­ya yakin pada 2045 Indo­nesia akan mampu menjadi negara yang maju dan man­diri, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu Jafar Haf­sah berharap semua pihak komitmen dengan kesepa­katan-kesepakatan sejarah kemerdekaan bangsa ini, di mana Pancasila sebagai filo­sofi bangsa harus dilaksana­kan dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung ja­wab. Maka harus terus dis­osialisasikan, dan karena­nya MPR RI sedang mengakji terkait sosialisasi 4 Pilar bangsa ini, termasuk dengan media," katanya. (Kartoyo DS/Rully), Sumber Koran: Suara Karya (04 Juni 2013/Selasa, Hal. 04)