Penulis : Edna
C Pattisina Selasa, 4 Juni
2013 | 05:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI AD Jenderal Moeldoko berjanji akan mempertanggungjawabkan
pengelolaan TNI AD yang transparan kepada seluruh prajuritnya. la berharap prajurit percaya pada sistem yang
berjalan. Hal ini disampaikan KSAD Jenderal Moeldoko saat memimpin Laporan
Korps Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Wakasad kepada Letjen TNI
Muhamad Munir di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Moeldoko mengatakan, ia berharap TNI AD berjalan
dengan sehat. Semua prajurit percaya dengan sistem yang telah berjalan. Sebab,
jika hal itu terjadi, sesungguhnya TNI AD akan berjalan secara dinamis,
berjalan dengan cepat, dan sangat responsif terhadap perkembangan lingkungan
strategis. Bila sebagian kecil, apalagi sebagian besar prajurit TNI AD tidak
percaya dengan sistem yang berjalan dan dijalankan, tegas dia, hal itu adalah
sebuah ancaman.
"Saya dengan Letjen TNI M Munir akan mengelola
TNI AD secara serius, sungguh-sungguh, akuntabel, transparan, dan semua akan
saya pertanggungjawabkan kepada seluruh prajurit TNI AD," ujar Moeldoko di
akhir sambutannya. Menurut Moeldoko, dinamika organisasi TNI AD harus tinggi.
Pertama, pada tahun ini, intensitas situasi politik meningkat karena Indonesia
akan memasuki tahun politik sehingga TNI AD harus memiliki respons yang sangat
tinggi terhadap situasi tersebut. Kedua, lanjut Moeldoko, pada September tahun
ini, Indonesia akan menyelenggarakan APEC di Bali sehingga TNI AD harus
menyiapkan pasukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, perkembangan
situasi politik, baik yang terjadi di Aceh maupun di Papua, juga memerlukan
respons TNI AD.
KSAD menyampaikan pula bahwa setiap kebijakan TNI AD
perlu sinergitas pemikiran dari para perwira seluruhnya. Proses pengambilan
keputusan tidak akan tiba-tiba keluar dari KSAD. Proses pengambilan keputusan
yang berjalan di TNI AD bersifat bottom
up dan top down.
Proses ini, menurut
Moeldoko, harus dipahami dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada kebijakan
yang lahir secara serta-merta. Kebijakan yang lahir akan mempertimbangkan
berbagai aspek, yakni aspek pembinaan satuan, aspek pembinaan teritorial, dan
aspek-aspek lainnya.