Jakarta, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris
untuk Indonesia Mark Canning. Pemanggilan Canning itu terkait dengan pembukaan
perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free West Papua di Oxford, Inggris.
"Menteri (Marty) menyampaikan secara jelas tentang keprihatinan yang
mendalam dari Pemerintah Indonesia menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford," ujar
Canning dalam pernyataan tertulis yang diterima KORAN SINDO kemarin.
Canning menjelaskan kepada Marty bahwa Pemerintah Inggris sangat memahami
kesensitifan isu ini. Inggris menegaskan tidak akan mengubah pandangannya
bahwa Papua sebagai bagian dari Indonesia.
"Posisi Pemerintah Inggris dalam isu ini sudah cukup jelas. Kami
menghormati integritas wilayah Indonesia dan kami tidak mendukung seruan-seruan
untuk memerdekakan Papua," imbuh Canning.
Dia menambahkan, Pemerintah Inggris mendukung berbagai usaha yang
dilakukan pihak-pihak seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang berupaya mengatasi masalah-masalah Papua.
Sementara itu, Komisi I DPR mengkritik kualitas dan kemampuan diplomasi
Pemerintah Indonesia di luar negeri, khususnya Inggris, sehingga OPM bisa membuka kantor perwakilan di Oxford.
"Itu menunjukkan kemampuan diplomatik Indonesia membentuk opini di
luar negeri memang sangat rendah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB
Hasanuddin di Jakarta kemarin.
Menurut Ketua Departemen Politik DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) itu, diplomasi Indonesia di Inggris seharusnya lebih kuat dibandingkan
di negara-negara lain.
"Tapi tak mudah meyakinkan publik. Malah kalah oleh seorang Benny
Wenda (pemimpin OPM) yang bergerak sendirian tanpa staf dan tanpa dukungan
logistik yang memadai. Hanya tiga tahun sejak 2010 dia menggalang massa dan
sekarang sukses membentuk opini dan diterima publik," ujarnya.
Ke depan, dia menyarankan pemerintah harus lebih fokus menyelesaikan
masalah Papua dari tiga sisi secara komprehensif. Pertama, penyelesaian masalah
politik dan ekonomi di Papua.
Kedua, pemerintah harus menyelesaikan masalah keamanan dengan menindak pasukan
bersenjata OPM. Terakhir, menghadapi opini politik dan opini publik di
luar negeri.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut dia, pemerintah harus meningkatkan
kualitas diplomasinya dan tidak menyederhanakan informasi mengenai pembukaan
kantor perwakilan OPM di Inggris. (Rahmat Sahid), Sumber Koran:
Seputar Indonesia (07 Mei 2013/Selasa, Hal. 16)