Jakarta, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono meminta para
pimpinan baru TNI Angkatan Darat mampu membawa matranya lebih mendekatkan diri
kepada rakyat. Tanpa bantuan rakyat, TNI tak berarti sama sekali. TNI tak akan
maksimal dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara.
"Tanpa
bantuan rakyat, mungkin kita (RI-Red) sulit
menjadi kuat," demikian amanat Presiden SBY saat melantik Letjen TNI Moeldoko
sebagai KSAD baru menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Istana
Negara, Rabu (22/5).
Selanjutnya,
Kamis (23/5), upacara serah terima jabatan akan dipimpin Panglima TNI
Laksamana TNI Agus Suhartono di Mabes TNI AD, Jakarta, pukul 08.00 WIB.
Moeldoko
ditetapkan menjadi KSAD oleh Presiden SBY berdasarkan surat Keputusan Presiden
Nomor 24/TNI tahun 2013. Pengangkatan KSAD baru ini juga diikuti Surat Keputusan
Panglima TNI Nomor: Kep/357/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, tentang pemberhentian
dari/dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
Jabatan
Wakil KSAD akan diisi Letjen TNI Muhammad Munir yang dimutasi dari jabatan Panglima
Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).
Pangkostrad
dijabat Letjen TNI Gatot Nurmantyo, sebelumnya menjabat Komandan Komando Pendidikan dan
Latihan TNI AD (Dankodiklat). Sedangkan jabatan Dankodiklat dijabat Mayjen TNI
Lodewijk Freidrich, sebelumnya menjabat Panglima Komando Daerah Militer
(Pangdam) I/Bukit Barisan.
Sementara,
Pangdam Bukit Barisan akan dijabat Mayjen TNI Burhanuddin Siagian, sebelumnya
menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Danseskoad).
Kinerja
TNI AD selama masa kepemimpinan Pramono Edhie, dinilai Presiden SBY sudah
cukup baik. Managemen kepemimpinan terkelola efektif sehingga TNI berhasil
membangun kekuatan. "TNI yang saat ini sudah berada di jalur yang benar.
Tapi, TNI yang diharapkan rakyat juga TNI yang profesional," kata
Presiden SBY.
Presiden
SBY menyatakan TNI perlu mantap dalam mengemban tugas pertahanan menjaga
serta mengawal kedaulatan NKRI. Presiden menyatakan, keberhasilan yang telah
dicapai TNI AD harus terus berlanjut, termasuk dalam penyusunan kekuatan dan
kemampuan alat utama sistem senjata.
"Kekuatan
dan kemampuan kita harus ditingkatkan, disempurnakan, baik dalam penyusunan
yang di dalamnya ada moderenisasi alutsista yang sedang kita jalankan,"
kata Presiden SBY.
Pengadaan
alutsista dan penggunaan keuangan harus dilakukan transparan. Implementasi dan
realisasainya akan
terhindar dari penggunaan yang kurang tepat.
Untuk mendukung pengoperasian
alutsista, Presiden meminta pimpinan TNI AD intensif meningkatkan
profesionalitas dan kesejahteraan personilnya. Di sisi lain, pemerintah terus
berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya, yaitu dengan
gaji yang selalu mengikuti perkembangan ekonomi. "Juga perumahan,
pendidikan, dan pembangunan markas-markas TNI di daerah-daerah," imbuh
SBY.
Pemilu
2014
Presiden
juga tidak lupa berpesan agar menjaga kekompakan internal TNI AD, TNI dengan
rakyat dan TNI AL, TNI AU, serta Kepolisian.
Terkait
dinamika politik dan demokrasi di Tanah Air, Presiden SBY juga meminta TNI AD
netral dan tidak berpolitik praktis.
Pramono
Edhie mengatakan netralitas TNI AD tak perlu diragukan. Netralitas TNI AD
telah terbukti pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya maupun dalam
pilkada. "Tapi itu memang harus tetap terjaga," tegas Pramono.
Sementara,
Moeldoko sendiri berkeyakinan mampu membawa TNI AD menjadi matra pertahanan
yang kuat, profesional serta merakyat.
Aksi -
aksi kekerasan dilakukan oknum prajurit TNI AD tetap masuk prioritas perhatian
mantan Wakil Gubernur Lemhanas dan Pangdam Siliwangi ini.
"Segera
akan saya lihat kembali apakah ada proses pendidikan yang kurang baik atau
kurang benar, ini perlu penelitian. Akan kami evaluasi pembenahan ke depan,"
katanya.
Ia
menyatakan TNI AD akan tetap berjalan pada fungsi dan tugas utamanya sebagai matra pertahanan darat
yang mengawal NKRI serta menjadi pengayom dan teladan di tengah masyarakat. (Feber S), Sumber Koran: Suara Karya (23 Mei 2013/Kamis, Hal. 04)