Moeldoko Utamakan Netralitas TNI

Jakarta,   Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal (Letjen)TNI Moeldo­ko akan memprioritaskan netralitas dan me­ningkatkan profesionalitas prajurit TNI AD.

Hal tersebut diungkapkan Moeldoko setelah dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara Jakarta kemarin.

"Dibidang politik yaitu (TNI AD) menjaga netralitas (meng­hadapi pemilu 2014)," ujar Moeldoko di Jakarta, kemarin.

Moeldoko dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden No 24/TNI /2013 untuk meng­gantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Keputusan tersebut selain bersisi tentang pengangkatan Moeldoko sebagai KSAD, sekali­gus menjadi keppres pember­hentian Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang telah me­masuki masa pensiun.

Selain menjaga netralitas TNI, fokus lain yang akan dila­kukan Moeldoko adalah me­ningkatkan keahlian prajurit sesuai dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki. Peningkatan pengada­an alutsista tersebut menurutnya juga akan disesuaikan de­ngan kekuatan negara untuk membiayainya.

Dalam pelantikan tersebut, Moeldoko dia juga mengatakan akan meningkatkan kualitas pendidikan dalam menanam­kan jiwa korsa prajurit. Hal itu akan diselaraskan dengan re­formasi internalTNI.

"Untuk itu pertama kali yang akan kita lihat dari sisi pendi­dikan, mungkin 'software-nya' perlu dibenahi. Pembinaan di dalam pendidikan mungkin ju­ga ada yang harus diluruskan," katanya.

Dalam reformasi bidang pendidikan itu, Moeldoko ber­janji akan melakukan evaluasi internal terkait dengan budaya yang berkembang di TNI AD. "Budaya yang berkembang di lingkungan prajurit harus kita lihat kembali. Kita harus berani melihat kalau ada yang memang harus diluruskan ya kita akan luruskan," ujar Moeldoko.

Terkait tentang kasus Cebongan yang saat ini sudah memasuki masa persidangan, Moel­doko mengatakan TNI AD tidak bisa mempengaruhi pengadil­an. Pihaknya, ujar Moeldoko, menginginkan kasus penye­rangan LP Cebongan oleh se­jumlah oknum anggota TNI AD tersebut dapat diselesaikan de­ngan transparan.

Sementara itu, kalangan Komisi I DPR selaku mitra kerja TNI menyambut positif penunjukan Moeldoko seba­gai KSAD menggantikan Pra­mono Edhie Wibowo.

"Dari berbagai sisi peng­alaman dan penugasan, posisi tersebut tepat diberikan kepa­da Letjen Moeldoko," ujar ang­gota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Ja­karta, kemarin.

Menurut Tjahjo, pengalam­an operasi Moeldoko di berba­gai daerah dan teritorialnya cu­kup berjenjang merupakan modal besar dalam mengemban ja­batan baru tersebut. Terlebih, kata dia, Moeldoko juga punya pengalaman sebagai wakil gu­bernur Lemhanas. "Letjen Moeldoko juga orang yang bisa diajak bicara, berdiskusi dengan siapa pun."

Berbekal kelebihannya itu, Tjahjo optimistis Moeldoko mampu mengemban amanat ini. "TNI AD dari rakyat untuk rakyat Indonesia harus terus diimplementasikan, membela kepentingan bangsa dan ne­gara," imbuh Tjahjo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengenal Moeldoko se­bagai seorang tentara intelek­tual. Susaningtyas berharap Moeldoko mampu memajukan TNI AD sehingga terlatih dan profesional. "Karena sekarang bukan zamannya perang otot tetapi lebih ke perang urat sya­raf yang menuntut seseorang memiliki kemampuan pikir ta­jam ."ungkapnya. (rarasati syarief & rahmat sahid), Sumber Koran: Seputar Indonesia (23 Mei 2013/Kamis, Hal. 16)