Senin, 27 Mei 2013 | 20:26 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pertahanan Negara
dinilai rentan karena kurang optimalnya pemanfaatan Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg) oleh Lembaga/Kementerian di Indonesia. Hal ini terungkap dalam rapat
dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Lemsaneg, di Gedung DPR, Jakarta,
Senin 24 Mei 2013.
Anggota Komisi I DPR, Mardani Ali Sera,
menyatakan hal ini sangat ironis. Terlebih masalah pertahanan adalah hal utama
di zaman modern dan keterbukaan informasi seperti saat ini. Menurutnya, akan
terjadi kerentanan pertahanan ketika dokumen dan data negara tidak diamankan
dengan sandi.
"Betapa berbahayanya jika BPKP (Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menerima laporan dari Gubernur atau
lainnya terkait laporan keuangan daerah atau negara dapat di-trace atau malah
di-hack. Maka akan sangat telanjang negara ini di mata musuh (negara
lain)," kata Mardani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Kepala Bidang Humas DPP Partai Keadilan
Sejahtera ini mengungkapkan, masalah lain yang dapat melemahkan pertahanan negara
adalah penggunaan alat komunikasi satelit yang dianggapnya tidak sesuai dan
tidak memiliki standar. Belum lagi Lemsaneg yang masih menggunakan alat jammer
dari Israel.
"Kami protes keras untuk hal ini. Ini
bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita yang belum membuka hubungan
diplomatik apapun dengan Negara tak bertuan itu (Israel)," ujarnya.