Senin, 27/05/2013 -
16:03
CIREBON, (PRLM) -
Pencanangan bakti TNI KB Kesehatan tingkat Jabar dan Banten 2013 menargetkan
sedikitnya 1.600 akseptor baru. Target tersebut menurut Pangdam III/Siliwangi
Mayjen TNI Sonny Widjaja tersebar di empat wilayah Korem di wilayah Jabar dan
Banten.
"Untuk program
Bakti TNI KB Kesehatan Jabar dan Banten 2013, kami menargetkan setiap Korem ada
400 orang akseptor KB baru," katanya seusai pencanangan kegiatan Bakti TNI
KB Kesehatan Jabar dan Banten tahun 2013 di Gedung Negara Cirebon Senin
(27/5/2013).
Diakui Sonny,
bertambahnya jumlah akseptor KB memang masih didominasi kaum perempuan.
"Tahun 2012 lalu saja, jumlah yang melakukan vasektomi hanya 12 orang.
Mudah-mudahan tahun ini bisa bertambah," ujarnya.
Menurut dia,
sedikitnya jumlah pria yang menjadi akseptor KB bukan hanya karena keenganan
laki-laki, tapi lebih sering justru karena larangan dari pihak istri.
"Seperti saya sendiri, saya siap untuk ikut KB, tapi istri saya malah
melarang," ucapnya.
Dikatakannya,
kegiatan Bakti TNI KB Kesehatan bukan untuk menunjukkan kapasitas TNI, tetapi
merupakan bagian dari komitmen TNI ikut mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Pada masa damai, tugas TNI bukan hanya mempertahankan keamanan negara,
tetapi juga memperkuat dan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan
selain operasi perang," tegasnya.
Sementara Ketua TP
PKK Jabar Netty Prasetiyan Heryawan mengungkapkan, salah satu persoalan yang
menghambat keberhasilan program KB yakni masih tingginya angka pernikahan dini.
"Makanya jangka panjang aspek pendidikan menjadi hal yang sangat mendukung
keberhasilan program KB. Selain bisa mengubah pola pikir, pendidikan juga bisa
menambah panjang masa sekolah, sehingga bisa mencegah pernikahan dini,"
katanya.
Dikatakan Netty,
pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kementrian Agama, terutama terkait
dengan penguatan fungsi Kepala KUA. "Garda terdepan dalam persoalan
pernikahan dini kan Kepala KUA yang langsung berhadapan dengan calon
mempelai," kata Netty yang juga Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A).