Selasa, 21 Mei 2013

Moeldoko, Kepala Staf TNI AD yang Baru


Jakarta,   Letnan Jenderal Moeldoko yang diangkat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru ber­janji untuk mengevaluasi pendi­dikan prajurit. Ia tidak menutup kemungkinan penyebab sejum­lah insiden kekerasan yang di­lakukan prajurit berakar pada sistem pendidikan.

"Kami sudah melakukan eva­luasi internal. Segera akan saya lihat kembali apakah ada proses pendidikan yang kurang baik atau kurang benar. Ini perlu pe­nelitian. Kami akan evaluasi un­tuk pembenahan ke depan," kata Moeldoko, Senin (20/5), di Kan­tor Presiden, Jakarta.

Moeldoko bersama KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Komandan Kodiklat TNI AD Letjen Gatot Nurmantyo bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendengarkan arahan mengenai tugas TNI AD pada masa mendatang.

Beberapa bulan silam, 11 pra­jurit Kopassus menyerang LP Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, dan membunuh empat tahanan titipan Polda DI Yog­yakarta. Keempat tahanan itu merupakan tersangka pengero­yokan dan pembunuhan seorang anggota Kopassus. Sebelumnya puluhan tentara menyerang dan membakar markas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Se­latan.

Dalam jumpa pers, Pramono menyampaikan, Presiden me­minta agar TNI AD menjaga kekompakan internal dan kekom­pakan dengan rakyat, TNI AU, TNI AL, serta Polri. "Hal ini perlu agar tidak ada kendala dalam memberikan bantuan kepada ke­polisian sehingga bisa cepat mengatasi kejadian yang dapat merobek persatuan dan kesatu­an," ujarnya.

Ada enam pesan lain yang di berikan Presiden kepada TNI AD. Presiden meminta kepada TNI AD untuk meneruskan pola kepemimpinan dan manajemen TNI AD yang selama ini dinilai sudah baik. "Presiden juga me­nyatakan bahwa TNI yang di­harapkan oleh rakyat adalah TNI yang profesional. Karena itu agar dilanjutkan modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjata­an)," ujar Pramono.

TNI AD diminta pula untuk terus meningkatkan kesejahte­raan prajurit, menjalin kedekat­an dengan rakyat, tidak terlibat politik praktis menjelang Pemilu 2014, dan tertib dalam urusan keuangan pengadaan alutsista. "(Pengadaan alutsista) harus di­laksanakan secara transparan, terbuka, sehingga tidak ada kesan penggunaan anggaran yang ku­rang tepat," kata Pramono.

Menurut Moeldoko, terkait pengadaan alutsista, dia bersikap terbuka kepada seluruh jajaran. "Tidak ada lagi, istilahnya, ini orangnya Moeldoko atau siapa," kata Wakil KSAD itu.

Saat mengumumkan penun­jukan Moeldoko, Yudhoyono me­nyatakan, Pramono akan pensi­un. Ia pun menyetujui usul Pang­lima TNI soal pengganti Pramo­no.  Moeldoko dilantik di Istana Negara, Rabu besok. (ATO), Sumber : Kompas  (21/5/13, Hal.5)