Sabtu, 4 Mei 2013 14:45 WIB
BANDA ACEH - Sepuluh mahasiswa
dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Unsyiah berdemo di
depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (3/5). Mereka mendesak Gubernur
Aceh agar membatalkan kontrak alokasi APBA 2013 untuk TNI/Polri yang mencapai
Rp 100 miliar, misalnya, untuk pembangunan Asrama Kodim Bireuen, pembangunan
asrama polisi, dan lain-lain.
Mereka datang naik sepeda motor
dari arah Kopelma Darussalam. Tiba di Kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 10.30
WIB. Tapi karena tak diizinkan masuk oleh petugas keamanan kantor gubernur,
para mahasiswa ini pun berorasi secara bergantian di depan pintu pagar yang
dibiarkan petugas terbuka.
Sebagian mahasiswa memegang
spanduk bertuliskan “Tolak Kontrak APBA 2013 untuk TNI/Polri”. Seorang di
antara mereka membagi-bagikan selebaran tentang penolakan itu kepada pengguna
jalan. Termasuk kepada pegawai atau tamu yang masuk ke pekarangan kantor gubernur.
Koordinator aksi, Ahmad Irawan
dalam orasinya mengkritik pengalokasian dana APBA 2013 senilai Rp 100 miliar
untuk pembangunan Asrama Kodim Bireuen, pembangunan PAUD Kodim, pembangunan
asrama polisi, dan lain-lain. Hal ini, menurutnya, dapat dilihat dari layanan
pengadaan secara elektronik yang bisa diakses di internet. “Padahal, secara
umum kita ketahui pengalokasian dana untuk instansi vertikal, termasuk
TNI/Polri, berasal dari APBN,” kata Ahmad.
Menurut Ahmad Irawan,
pengalokasian itu melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia, dan Permendagri.
Semua aturan hukum ini, sebut
Ahmad, menerangkan bahwa pembiayaan instansi TNI/Polri berasal dari APBN.
“Pengalokasian dana ini sampai Rp 100 miliar hanya skenario elite politik di
Aceh untuk kepentingan mereka atau kelompoknya pada pemilu legislatif 2014
mendatang,” tambah Ahmad.
Orator lainnya, Maulana Ridha
menyatakan, pengalokasian dana itu dapat memunculkan korupsi. Semestinya APBA
sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun rumah duafa, membangun jalan, dan
lain-lain untuk kebutuhan publik. “Jangan-jangan selama ini beasiswa distop,
salah satu penyebabnya juga karena ini,” tandas Maulana Ridha.
Karena itu, pengunjuk rasa
meminta Pemerintah Aceh menyetop pengalokasian dana APBA untuk instansi
vertikal dan segera gunakan dana tersebut untuk pembangunan Aceh.
Ditanggapi
Setelah sekitar satu jam berorasi
di depan pintu pagar tak ada yang menanggapi, para mahasiswa ini pun menuju
teras Kantor Gubernur Aceh. Kedatangan mereka diterima Kasubbag Administrasi
Perjalanan yang juga Plt Kepala Keamanan Kantor Gubernur, Syukrianto MSi.
Menurutnya, Gubernur Zaini Abdullah tak di tempat, karena sedang melayat ke
rumah duka, Abu Panton di Panton Labu, Aceh Utara, yang meninggal Senin (29/4)
di Medan.
Sedangkan Wagub Muzakir Manaf
juga sedang di luar kota, sehingga aksi itu hanya ditanggapi Syukrianto. “Saya
akan menyampaikan aspirasi Saudara-saudara kepada pimpinan untuk
ditindaklanjuti,” janji Syukrianto.
Para mahasiswa yang tampak kecewa
karena tak ada seorang pun pejabat terkait menjumpai mereka, akhirnya bubar
sekitar pukul 12.00 WIB. Meski tak dikawal polisi dan Satpol PP karena pendemo
terlambat melapor, aksi ini berjalan tertib. Sumber : aceh.tribunnews.com