Rabu, 08 Mei 2013

BNN Daulat 66 Prajurit TNI AD Jadi Kader Anti-Narkoba



Selasa, 7 Mei 2013 16:48 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya dilakukan masyarakat sipil, namun juga instansi pemerintah dan aparat, Badan Narkotika Nasional (BNN) melantik 66 prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menjadi kader anti-narkotika.

Direktur Advokasi Bidang Pencegahan dr Victor Pudjiadi menuturkan, dengan adanya pelatihan kader anti-narkoba ini akan semakin banyak masyarakat khususnya anggota TNI AD yang bersama-sama ikut berperan aktif dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Jika dilakukan di lingkungan masing-masing, para pekerja akan memiliki pola pikir, sikap yang tegas dan berani untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggalnya untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba," kata Victor saat memberikan materi dalam pelatihan Kader Anti-Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah, Selasa (7/5/2013).

Diakatakan Victoor, dalam Inpres nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN bidang Pencegahan, hal diatas merupakan fokus pekerjaanya.

Dari 66 prajurit TNI AD yang didaulat menjadi kader anti narkoba, mereka berasal dari enam direktorat yang ada di lingkungan TNI AD, yakni Direktorat Peralatan, Direktorat Kesehatan, Direktorat Keuangan, Direktorat Intelijen, Direktorat Dinas Bimbingan Mental, Direktorat Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Para prajurit ini diberi pengetahuan mengenai bahaya narkotika, pencegahan peredaran, hingga tahapan rehabilitasi yang dijalani oleh para pecandu atau penyalahguna narkotika.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Kolonel ASB, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Semarang yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) saat mengonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Kasus ini menjadi bukti peredaran narkotika sudah merambah berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, seperti TNI dan Polri.