Clips AD: Mei 2013

Jumat, 31 Mei 2013

BERITA TANGGAL 31 MEI 2013/JUMAT

Bertindak untuk Bersatu di KLINIK Pancasila

Sebuah pilihan yang sulit ditengah main streem kebendaan, materialism, hedonisme, dan semua kecamuk sarat dengan tujuan bermuatan fisik. Lagu kebangsaan Indonesia raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, hilang sunyi senyap, karena pemaksaan kesejahteraan, adalah terpenuhinya segala daya, yang melekat pada sisi kebutuhan lahiriah. Praktis kalimat magis marilah lata berseru Indonesia bersatu turut menyumbangkan, krisis komitmen, karena seolah-olah dengan berseru persatuan terwujud dengan sendirinya. Sehingga menyulitkan bangsa ini menyamakan hati dan persepsi, menangkap kehendak tersembunyi, dari pesan kerohanian, WR Supratman, penggubah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sehingga ikhtiar kata sifat menjadi kata kerja adalah bentuk permulaan, untuk menambal angka-angka peradaban yang hilang karena kekeringan jembatan hati di dada, semua anak negeri terhadap cita-cita penyelamatan kelanjutan sumpah tanah air, yang mengikat rasa semua orang di persada nusantara. Begitulah pengantar ular-ular Direktur KLINIK Pancasila Dody Susanto, pemegang 15 rekor MURI tentang Pancasila pada pembukaan sekolah kebangsaan, kepahlawanan, dan ke Pancasilaan, bekerjasama dengan Museum Juang 45. Kekeringan jembatan antara hati ke aktualisasi di dada semua anak negeri terhadap cita-cita penyelamatan dan kelanjutan sumpah bertanah air yang mengikat rasa semua orang di Persada Nusantara.

Penuntasan dari tujuan KLINIK Pancasila adalah memberikan pembekalan dan pencerahan tentang ketepatan dan kebenaran Pancasila sebagai perwujudan penghormatan, atas cita-cita mulia para pendiri bangsa. Dalam rangka mempertingati lahirnya Pancasila 1 Juni KLINIK Pancasila mencanangkan kampanye ATAP LANGIT (Ayo Teman Amalkan Pancasila Sampai Kelangit) menuju Indonesia BAHAGIA: Beriman dan taat beragama, Amalkan pengetahuan untuk kesejahteraan, Harmoni, keselarasan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, Aktif mendorong perdamaian dunia dan tata hubungan internasional yang setara, Gotong royong untuk membangun ketahanan dan kemajuan bangsa, Indonesiaku, kujaga dan kubela dengan pancasila NKRI, bhinneka tunggal ika, dan UUD 45. Adil makmur, selamat sentausa dalam lindungan karunia Tuhan Yang Maha Esa, menuju Indonesia Bahagia untuk semua. (nel), Sumber Koran: Indo Pos (31 Mei 2013/Jumat, Hal. 03)

Pembunuhan Misterius di Puncak Jaya_Polisi Tidak Tahu, Pangdam Membantah

Jakarta, Mabes Polri hingga Kamis (30/5) pagi belum juga memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan misterius di Puncak Jaya, Papua.

Seperti diberitakan SH, Rabu (29/5), sedikitnya 11 warga Puncak Jaya, Papua ditemukan tewas. Sebelumnya, 41 warga dinyatakan hilang di antaranya terdapat dua anak-anak. Tubuh warga ditemukan di pinggiran Kali Yamo. Dua perempuan di antaranya diperkosa di Tingginambut, Puncak Jaya. Kejadian itu berlangsung sejak 1 April 2013 hingga kini.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Suhardi Alius yang dihubungi SH, Kamis pagi ini, mengaku belum bisa memberikan keterangan soal itu karena tidak bisa berkomunikasi dengan Polda Papua. "Kapolda belum bisa saya hubungi, mungkin karena di daerah sinyalnya tidak ada. Biasanya setelah ada sinyal, beliau balas SMS saya," ujarnya.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman yang dihubungi SH ternyata juga belum mengetahui peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya. Namun, dia berjanji akan segera turun ke tempat kejadian peristiwa di Puncak Jaya.

"Tapi, terlepas dari rencana itu, kami menyesalkan sikap kepolisian yang tidak profesional menyikapi peristiwa ini. Seharusnya polisi profesional, turun ke sana dan berada di baris terdepan untuk segera membuat situasi nyaman. Termasuk menegakkan hukum apabila memang terjadi pelanggaran," tuturnya.

Bukan hanya itu, menurutnya, Polri dalam hal ini juga wajib memberikan kejelasan kepada publik terkait sebab musabab peristiwa ini.

Pangdam XVlI/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua kepada wartawan di sela-sela acara rapat kerja daerah khusus di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Rabu siang, membantah dengan tegas isu yang mengatakan, pasca-tertembaknya delapan prajurit TNI, lima warga Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya hilang dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. "Isu itu tidak benar. Saya juga sudah mengirim tim investigasi ke sana dan sampai sekarang informasi itu tidak jelas," katanya.

Soal adanya ketakutan di tengah masyarakat, Pangdam kembali menegaskan bahwa itu sama sekali tidak benar. "Saya jamin mereka tidak akan diganggu oleh prajurit. Saya tidak mengerti juga kenapa situasi seperti ini bisa terjadi," ujarnya.

Saat disinggung soal kabar aksi balas dendam setelah penembakan di llaga, Puncak Jaya yang menewaskan tujuh prajuritnya, jenderal berbintang dua ini kembali menegaskan hal itu tidaklah benar. "Kalau ada kabar seperti ini, silakan tanya ke pihak kepolisian. Mungkin mereka mendengar hal menyangkut tindak kejahatan," tuturnya.

Namun yang pasti investigasi yang dilakukan adalah untuk merespons isu atau informasi tersebut dan ternyata itu tidak ada. "Tim pergi ke Mulia, sedangkan ke Tingginambut tidak. Pemerintah daerah sendiri tidak ingin ke Tingginambut karena dirasa sudah cukup. Jadi itu hanya isu," ucapnya.

Saat ditanya motif dari isu itu, ia tidak tahu. "Silakan tanya ke pihak kepolisian. Ini kan istilahnya ada kelompok-kelompok tertentu yang melempar isu tersebut. Kalau benar itu terjadi, pasti orang-orang sudah pada ributlah," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda tidak membantah laporan yang dibuat SH terkait pembunuhan misterius di Puncak Jaya. Ia mengatakan, lima warga Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Papua hilang. Dari laporan masyarakat, ada lima warga yang hilang dan tak diketahui di mana keberadaannya. Sebelum hilang mereka disinyalir mendapat penyiksaan dari aparat keamanan. Dari lima warga yang hilang, dua di antaranya masih berstatus pelajar. Keduanya masih menjalani masa belajar di bangku SMP dan S MA.

Menurut Yunus, selain ada lima warga yang hilang, warga Tingginambut juga merasa tertekan dengan tindakan aparat keamanan yang kerap melakukan aksi sweeping terhadap warga. Bahkan dalam melakukan razia, aparat kerap mengintimidasi warga karena dicurigai sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dari informasi yang didapatkannya warga di sana selalu dirazia aparat dan kerap dicurigai sehingga selalu tertekan dan waswas. Jika warga melintas antara Ulu dengan Mulia, aparat selalu men-sweeping warga dengan intimidasi dan penyiksaan sehingga warga menjadi ketakutan.

Sebelumnya, Sekjen Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap yang dihubungi SH, Selasa (28/5) siang, membenarkan kejadian tersebut. "Sekarang warga masih mencari sisanya, 30 orang dewasa dan dua anak-anak," katanya.

Nama-nama korban yang berhasil ditemukan warga, di antaranya Eila Enumbi (27), Inoga Wonda (40), Deniti Telenggen (17), Telapina Morib (47), Aibon Tabuni (38), Yomiler Tabuni (48), Bongar Telenggen (35), Yos Kogoya (70), Yanenga Tabuni (36), Yerson Wonda (29), Eramina Murib, dan Regina Tabuni.

Atas serangkaian peristiwa di Puncak Jaya, Ones menyebutnya operasi gelap atau pembunuhan, serta upaya penghilangan orang asli Papua di Puncak Jaya. Dia mengatakan operasi gelap di Puncak Jaya sudah belangsung sejak 1 April 2013 hingga sekarang di mana para korban belum ditemukan. (Ninuk Cucu Suwanti/Odeodata H Julia), Sumber Koran: Sinar Harapan (30 Mei 2013/Kamis, Hal. 01)

Warga Sipil Siap-siap Wajib Militer

Jakarta, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memulai sosialisasi RUU Komponen Cadangan. Setiap warga sipil, apapun profesinya, nanti akan dilatih menjadi personel yang siap tempur. Mereka akan menjadi komponen cadangan yang siap digerakkan jika negara dalam situasi perang.

"Kami sudah mulai tahap pengenalan dan sosialisasi ke masyarakat," ujar Staf Ahli Menteri Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin di Jakarta beberapa hari lalu. Hartind menjelaskan, RUU ini adalah penyempurnaan dari rancangan yang sudah dibuat sejak tahun 2007. "Yang jelas ini bukan wajib militer. Melainkan upaya bela negara," katanya.

Mantan atase pertahanan Malaysia itu menjelaskan, dalam rancangan UU yang baru ini, peserta harus sudah mempunyai pekerjaan tetap. "Jadi, bagi yang belum masuk kriteria itu, ya tidak ikut," katanya.

Peserta akan mengikuti pelatihan yang pertama kali selama satu bulan dan selama itu, warga negara yang ikut pelatihan akan dibayarkan gajinya oleh negara.

Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya, peserta akan ikut lagi dalam pelatihan selama dua minggu untuk penyegaran terhadap apa yang sudah dipelajari di pelatihan awal.

Dalam rancangan itu, akan ada sanksi bagi perusahaan yang melarang karyawannya untuk ikut serta dalam pelatihan komponen cadangan. "Mereka bisa dikenai hukuman pidana. Perusahaan harus mengizinkan karyawannya latihan bela negara itu," katanya.

Dia menjelaskan, tiga komponen besar yang jadi sumber perekrutan komponen cadangan adalah dari PNS, karyawan BUMN, dan pekerja swasta. "Untuk tahap pertama akan diutamakan peserta dari PNS dan BUMN," katanya.

Dalam draf pasal 6 ayat 3 RUU Komponen Cadangan disebutkan bahwa komponen cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra. "Jadi nanti, jika dibutuhkan, komponen cadangan akan disesuaikan keahlian masing-masing. Akan digabungkan dengan satuan tempur organik yang sudah ada," katanya.

Dia mencontohkan, jurnalis sebagai karyawan, juga berhak menjadi anggota komponen cadangan. "Misalnya fotografer, dia bisa bergabung meliput di garis depan bersama satuan penerangan tempur TNI. Itu bagian dari tugas perang yakni propaganda," katanya.

Anggota Komisi I DPR, Hayono Isman menilai dalam keadaan perang, kesigapan rakyat memang diperlukan."Kalau terjadi perang kita wajib turun bantu negara. Contoh Singapura sopir taksi tahu harus berbuat apa saat perang," ujar Hayono.

Berdasarkan draf RUU Komponen Cadangan, sanksi bagi warga sipil yang menolak wajib latihan militer bervariasi. (zis), Sumber Koran: Harian Pelita (31 Mei 2013/Jumat, Hal. 17)

KASUS CEBONGAN_12 Terdakwa Disidang 5 Hakim Pengadilan Militer

Yogyakarta, Sidang kasus penyerbuan dan pembunuhan di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Cebongan, Sleman-DI Yogyakarta, nantinya bakal dilakukan oleh lima hakim Pengadilan Militer (Dilmil) 11-17 Yogyakarta.

Meski demikian, belum ada penjelasan pasti kapan sidang yang menyeret 12 anggota Kopassus tersebut bakal digelar.

Kapala Panitera (Katera) Dilmil 11-17 Yogyakarta, Kapten Khairudin meyakini semua hakim yang ada di Dilmil akan diturunkan memimpin persidangan. "Di sini ada lima hakim dan semuanya siap mengadili seluruh perkara terdakwa yang menyangkut anggota TNI yang berkasnya sudah diterima, "katanya di Bantul, Kamis (29/5).

Kelima hakim tersebut masing-masing Letkol Faridah Faisal, Mayor Warsono, Mayor Farma Nihayatul Aliyah, Mayor Syaiful Ma'arif, dan Mayor M.Idris. Adapun tiga panitera tertulis adalah Kapten Khairudin, Kapten Aulisa Dander, dan Peltu Sangadi.

Terkait persiapan persidangan tersebut, Khairudin belum bisa menjelaskan rinci karena semua penjelasan menjadi kewenangan Kepala Dilmil 11-17 Letkol Faridah Faisal dan wakilnya Mayor Warsono. "Kebetulan beliau sedang keluar kota," ujarnya.

Khairudin juga menolak menjelaskan kepastian pelimpahan berkas perkara 12 tersangka penyerbuan LP Cebongan tersebut. "Saya tidak berwenang menyampaikan informasi pada wartawan. Tunggu saja pimpinan kami datang dari tugas luar kota," tambahnya.

Saat ini pihaknya juga belum diperintah untuk menyiapkan persidangan kasus tersebut. Meski demikian ada peningkatan pengamanan di komplek Dilmil dari pengamanan biasanya. Selain disiagakan mobil polisi militer di halaman Dilmil dan sejumlah anggota TNI AD, juga dari AL dan AU. Bahkan Dandim Kota Yogya Letkol Astana tampak menyempatkan memantau untuk mengecek ruang persidangan nantinya.

Menurut keterangan, jelang sidang kasus Cebongan mulai sampai selesai tugas pengaman sengaja ditingkatkan. Rencana sidang akan dilakukan di ruang sidang utama. Mengingat ruang sidang hanya mampu menampung sekitar 20 pengunjung, maka disiapkan layar untuk mengikuti jalannya Sidang. (B Sugiharto), Sumber Koran: Harian Pelita (31 Mei 2013/Jumat, Hal. 05)

KSAD Resmikan Pusat Latihan Militer di Simalungun

Penulis : Kontributor Kompas TV, Tigor MuntheKamis, 30 Mei 2013 | 21:51 WIB

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal (Letjen) Moeldoko meresmikan Simalungun Military Training Area (Simtra) seluas 8.140 hektar di Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (30/5/2013).

Peresmian ditandai penandatangan prasasti didampingi Pangdam I BB Mayjen TNI Faulus F Lodewijk dan Bupati Simalungun JR Saragaih. Selain meresmikan Simtra, KSAD juga meninjau pelaksanaan karya bakti TNI Kodim 0207 Simalungun yang dilaksanakan di daerah tersebut.

"Saya berharap daerah latihan ini harus dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan profesionalitas prajurit dan kesiapan satuan yang berada di wilayah Kodam I/Bukit Barisan," katanya.

Moeldoko mengatakan, daerah latihan ini merupakan terluas kedua setelah Batu Raja. "Oleh karena itu, saya kagum akan keikhlasan masyarakat Simalungun yang memberikan medan latihan seperti ini, dan ini terluas kedua setelah Batu Raja. Di daerah latihan ini juga, ke depan akan kita laksanakan latihan bersama dengan negara luar," ujarnya.

Moeldoko juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Simalungun yang telah mengalokasikan anggaran Rp 9,6 miliar untuk pelaksanaan karya bakti di Kecamatan Silou Kahean dan Dolok Silou Kabupaten Simalungun dengan sasaran antara lain pembukaan jalan, skriping jalan, pengerasan jalan, pembuatan jembatan dan sarana lainnya.

Sementara itu, Bupati Simalungun JR Saragih mengatakan, sebelumnya pengadaan lahan latihah TNI AD telah disampaikan ke pemerintah pusat dan mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan. Menyinggung pelaksanaan karya bkati TNI, Saragih menyampaikan terima kasih kepada TNI yang telah melaksanakan kegiatan tersebut, karena hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil-hasil partanian. Sebab, selama ini masyarakat sangat kesulitan mengangkut hasil pertanian mereka.

"Dengan adanya kegiatan karya bakti TNI ini, tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah ini, terutama dalam mengangkut hasil-hasil pertanian mereka. Dan dari jalan yang dibuka oleh TNI ini akan memperpendek jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Simalungun Pamatang Raya menuju Bandara Kuala Namu," jelasnya.

Sebelumnya, dalam menyambut kedatangan KSAD dan rombongan, Bupati Simalungun bersama pengurus Partuha Maujana Simalungun (PMS) menyematkan seperangkat pakaian adat Simalungun kepada KSAD dan Pangdam I/Bukit Barisan.

KSAD: Sikap arogan harus dihilangkan

THURSDAY, 30 MAY 2013 21:09

MEDAN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Moeldoko, memberikan arahan kepada prajurit TNI AD untuk membudayakan perdamaian agar selalu melekat di hati dan di pikiran prajurit TNI AD.

Dikatakan, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang maju tanpa perdamaian. Untuk itu, budaya kekerasan harus dihilangkan dalam diri prajurit TNI. "Saya sangat berharap, prajurit TNI mencintai budaya perdamaian. Untuk itu saya mohon dengan hormat, budaya perdamaian harus melekat dihati dan pikiran kita," katanya.

Ditambahkannya, saat ini masyarakat ingin prajurit TNI AD yang memberi kenyamanan, bukan kearoganan. Oleh karena itu, prajurit TNI AD harus bisa menyesuaikan tuntutan masyarakat sekarang ini. "Bangsa ini bisa dibangun atas dasar kebersamaan. Maka, sikap-sikap arogan, menyakiti hati rakyat harus dihilangkan. Masyarakat menginginkan prajurit TNI yang kuat, profesional, disegani oleh negara sahabat, ditakuti oleh musuh, serta prajurit yang mengayomi masyarakat," jelasnya, hari ini.

Ia mengakui masih ada pelanggaran prajurit dengan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, masuk dalam lingkaran narkoba dan disersi. "Namun itu hanya sebagian kecil dari kalian. Kami akan mengambil tindakan tegas bagi mereka yang masuk dalam lingkaran narkoba. Jangan ada lagi pelanggaran dengan alasan kesejahteraan," ungkapnya. Kunjungan ke wilayah Kodam I/BB merupakan agenda pertama KSAD untuk meninjau satuan prajurit TNI AD. Sumber : www.waspada.co.id