Sabtu, 06 April 2013 15:58 wib
JAKARTA - Komisi III DPR
mengapresiasi pencopotan Pangdam IV Diponegoro, Mayor Jenderal (Mayjen) dan
Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo, beberapa pekan setelah insiden
penyerangan yang menewaskan empat tahanan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
Anggota Komisi Hukum dari Fraksi
PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan, pergantian pimpinan di tubuh TNI
AD itu diharapkan dapat memberantas perilaku premanisme sekaligus menuntaskan
kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah.
"Saya menyambut gembira
penggantian Kapolda yang dibarengi dengan penggantian Pangdam, sehingga
penggantian bisa untuk menuntaskan kasus penyerangan LP Cebongan," kata
Eva saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (6/4/2013).
Eva menambahkan, penggantian
menyeluruh juga penting untuk pembenahan struktural, dalam hal ini
pemberantasan premanisme, khususnya di Yogyakarta. Untuk selanjutnya bisa
dilakukan menyeluruh kerjasama pihak-pihak keamanan di luar Polri. "Dari
rangkaian kejadian dan gambar besar kejadian (penyerangan) LP Cebongan, kan
bukan peristiwa tunggal," sambung Eva.
Aksi premanisme, kata Eva, bisa
hidup karena adanya pembiaran aktif oleh negara. Sebagai contoh, adanya keterlibatan
oknum angkatan dari oknum-oknum aparat, sehingga tidak bisa ditangani satu sisi
oleh Polri saja.
"Pengamanan cafe-cafe dan
tempat hiburan lain yang disinyalir menjadi pusat peredaran narkoba lalu jadi
rebutan oknum-oknum aparat beda angkatan, kan memprihatinkan dan harus segera
diakhiri," tuturnya.
Eva berharap rotasi di tubuh
institusi Polri dan TNI berorientasi ke arah pembenahan keterlibatan
oknum-oknum aparat keamanan dari bisnis ilegal. "Jika tidak, maka
premanisme tidak akan bisa diberantas tuntas karena premanisme hidup dari
illegal business yang berjalannya mendapat dukungan pengamanan oknum-oknum
aparat keamanan," pungkasnya. Sumber : www.okezone.com