INSIDEN CEBONGAN_KSAD: Rakyat Bisa Saksikan Persidangan

Semarang,   Proses hukum terhadap ok­num prajurit TNI yang bela­kangan marak terjadi tetap akan dilaksanakan secara terbuka di Pengadilan Mili­ter. Dengan demikian, masyarakat bisa mengikuti proses persidangannya.

"TNI AD tidak akan mentoleransi anggotanya yang me­lakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, TNI pasti terbuka terhadap jalannya proses hu­kum. Semua Pengadilan Mi­liter jangan diartikan tertutup. Semua boleh ikut dan melihat proses peradilannya," kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo kepada wartawan di sela-sela melihat kesiapan satuan pasukan TNI AD di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Pramono mencontohkan, pelanggaran di Ogan Kome­ring Ulu (OKU), Sumatera Selatan, proses persidangan­nya juga diikuti masyarakat secara terbuka.

Yang kedua, kasus Lapas Cebongan, Sleman, Yogya­karta, yang saat ini juga te­ngah melengkapi berkas-berkasnya untuk ditindak­lanjuti. Dan yang ketiga, ke­ributan antara TNI dengan warga sipil yang akhirnya warga sipil tadi lari ke kantor PDIP sehingga kemudian ter­jadi pemukulan. Untuk kasus terakhir ini juga sudah dilakukan pemeriksaan ter­hadap 10 orang.

Kasus OKU, terjadi kare­na ada kasus sebelumnya. Peristiwa sebelumnya yang dilakukan seseorang belum disidang, justru peristiwa se­telannya oleh prajurit TNI sudah disidangkan.

Bahkan telah dipilahkan lima orang diantaranya akan dihukum disiplin dan lima orang dilimpahkan ke pengadilan. "Pada dasarnya, sia­pa yang salah harus dihu­kum. Siapa yang benar dan baik harus dibela," katanya.

Contoh menarik lainya, lanjut Pramono, adalah pe­ristiwa di Garut. Dimana ada prajurit TNI berpangkat Pra­da berinisial Mar yang mela­kukan pembunuhan terha­dap dua wanita. "Ketika an­caman hukumannya 20 ta­hun, ternyata di pengadilan akhirnya diketok vonis hu­kuman mati," ujarnya.

Sebaliknya, beberapa waktu KSAD pernah melantik seorang bintara Pembina Desa (Babinsa) maupun ang­gota Kopassus naik pangkat luar biasa. "Karena memang mereka melakukan karya atau prestasi di luar panggil­an tugasnya," ucap Pramono.

Heli Apache

Sementara itu, pemerin­tah berencana segera mere­alisasikan pembelian helikopter (heli) serbu Apache. Dalam waktu dekat, tim khusus Kementrian Perta­hanan (Kemhan) dan TNI AD bahkan sudah berniat untuk melihat sejumlah varian heli tersebut.

Menurut KSAD, rencana penguatan sistem persen­jataan (alutsista) TNI dengan pembelian heli serbu Apache dipastikan bakal ditindak­lanjuti pemerintah.

"Saat ini, prosesnya ada di Kemhan. Namun dalam waktu dekat bakal ada tim khusus yang berangkat ke negeri Paman SAM. Dari TNI AD tim khusus dipimpin Wakasad dan dari Kemhan dipimpin Sekjen Kemhan," kata Pramono.

Tim khusus TNI AD dan Kemhan ini, lanjut dia, akan melihat langsung berbagai pilihan sebagai pembanding untuk heli-heli yang akan datang. KSAD menegaskan, ada banyak pilihan heli yang nanti akan dilihat. Misalnya ada tipe Zulu yang meru­pakan Super Cobra spesi­fikasi serang/serbu yang bisa menjadi pembanding.

Selanjutnya, juga heli je­nis Bell 412 yang akan di­lengkapi dengan roket dan tentunya Blackhawk. "Yang jelas kalau Apache sudah akan dilihat bulan depan. Namun untuk Blackhawk masih kita koordinasikan," tuturnya. (Pudyo Saptono/Feber S), Sumber Koran: Suara Karya (29 April 2013/Senin, Hal. 04)