Tribunnews.com - Rabu, 24 April
2013 18:15 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Pengamat kepemiluan dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti
menilai, TNI belum saatnya memiliki hak politik dalam pemilu.
Itu ditegaskan Ray, menyusul ide
yang disampaikan bekas Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal
(Purn) Endriartono Sutarto, bahwa hak prajurit TNI tidak boleh dihilangkan
dalam pemilu.
"Tidak ada kepentingan
politik saja berantem, bagaimana kalau punya kepentingan politik," kata
Ray kepada Tribunnews.com di Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (24/4/2013).
Kedua, lanjut Ray, jika TNI
berpolitik, militer harus cepat mengubah watak militer menjadi watak sipil.
Menurut Ray, ini masih sulit diterapkan. Ray menilai, pemberian hak politik
kepada TNI tidak boleh dilakukan terburu-buru.
"Jangan terbutu-buru lah.
Mayoritas TNI juga enggak suka berpolitik," ujarnya.TNI, lanjutnya, tidak
bisa disamakan dengan militer Amerika Serikat (AS) yang memiliki hak pilih.
Menurutnya, militer AS benar-benar sebagai tentara. Sementara, TNI banyak
terlibat sebagai beking perusahaan tambang ilegal, main serang ke kantor partai
politik, dan menyerang polisi."Itu lebih baik dibereskan. Sekarang tentara
seperti mengancam lagi," cetus Ray.