Selasa, 17 Desember 2013 | 18:28, Jakarta - Lingkaran Masyarakat Madani Indonesia (Lima) menilai usulan Polri meminta anggaran Pemilu sebesar Rp 3,5 triliun sangat tidak wajar. Angka itu sangat tinggi dan tidak menunjukkan kepekaan sosial terhadap masyarakat miskin.
"Dana yang dimintakan oleh Polri sebanyak Rp 3,5 triliun membuat kita benar-benar geleng-geleng kepala. Belum lagi pihak TNI yang meminta hingga Rp 100 miliar. Begitu mudah lembaga-lembaga negara ini menyebut angka-angka seperti itu, seolah-olah tidak berkorelasi dengan kemiskinan rakyat Indonesia," kata Direktur Lima Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (17/12).
Ia menjelaskan, pesta demokrasi menjadi seperti pesta menguras dana negara bagi para lembaga negara. Selain yang pokok yakni dana penyelenggara pemilu, pihak keamanan dan pemerintah juga memanfaatkan pemilu untuk menguras uang negara.
"Mendengar nilainya saja, kita sampai merinding. Bukan saja karena nilainya begitu fantastis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar soal keamanan pemilu 2014," ujarnya.
Menurutnya, permintaan dana besar ini seperti berkorelasi dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya bahwa ada ancaman keamanan pemlu 2014. Jika memang begitu, baik polri maupun Presiden SBY semestinya menjelaskan model-model ancaman dan kira-kira siapa pelakunya. Dengan begitu, semua masyarakat sejak dini mengantisipasi ancaman tersebut, dan dengan sendirinya juga dapat mengurangi biaya pengamanan. Lebih2 kmudian ada permintaan dr TNI u biaya pengamanan yg sama.
"TNI tidak ditugaskan untuk mengamkan pemilu. Sekalipun ia diminta bantuan untuk pengamanan pemilu sejatinya itu berada di bawah koordinasi keplisian. Dengan begitu, dana pengamanan yang di tangan kepolisian juga dengan sendirinya melingkupi dana perbantuan tersebut. TNI tidak perlu meminta dana pengamanan sendiri," tegas Ray. (Penulis: R-14/NAD & Sumber:Suara Pembaruan)