MAKASSAR — Berbagai insiden kerap menimpa para prajurit TNI yang bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Terkait hal itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan para prajurit di perbatasan perlu diasuransikan.
"Soal asuransi memang belum begitu memadai, ini juga yang kita pikirkan bagaimana agar ke depan seluruh prajurit perbatasan sudah harus memilikinya," ujar Moeldoko pada acara Reuni Akbar kedua Batalion Infanteri 700/Raider Komando Daerah Militer VII/Wirabuana di Makassar, Ahad (29/12).
Moeldoko menegaskan, pemberian asuransi bagi prajurit perbatasan sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang menimpa prajurit dalam tugas. Sehingga, pihak keluarga bisa mendapatkan semacam jaminan bila anggota keluarganya bertugas di perbatasan.
Sejauh ini, menurut Moeldoko, TNI sudah memberikan perhatian bagi para prajurit perbatasan. Di antaranya, melalui pemberian insentif, dukungan kesehatan, hingga biaya operasional. Namun begitu, ia mengakui tanpa jaminan asuransi, perhatian TNI bagi prajurit di perbatasan belum maksimal.
Terkait remunerasi prajurit TNI, Moeldoko berharap ada kenaikan sebesar 20 persen yang sebelumnya dari 37 persen menjadi 57 persen pada 2014. Terlebih, kenaikan remunerasi TNI secara prinsip memang sudah mendapat persetujuan dari Komisi I DPR RI.
Namun begitu, ia belum bisa memastikan waktu penggelontoran remunerasi tersebut. Moeldoko mengatakan, TNI memahami kemampuan negara, termasuk kondisi perekonomian saat ini.
Sebelumnya, TNI Angkatan Darat menyiapkan 650 personel pasukan untuk bertugas di perbatasan antara Indonesia-Papua Nugini (PNG) selama sembilan bulan. Pasukan tersebut didatangkan dari Batalion Infanteri 623/Bhakti Wira Utama/Korem Antasari 10 l/Kodam VI Mulawarman dan Raider 600 Balikpapan.
Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman mengingatkan, penugasan di perbatasan Papua terbilang rawan. Terlebih, karena masih ada gerakan pengacau keamanan (GPK) yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
Selain untuk menjaga wilayah perbatasan, TNI AD juga menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat sekitar perbatasan Papua. Di wilayah tujuan pasukan penjaga perbatasan sudah ada sekolah, namun tenaga pengajar tidak tersedia. (antara, ed: fitriyan zamzami), Sumber Koran: Republika (30 Desember 2013/Senin, Hal. 10)