JAKARTA —PT Pertamina mendukung operasi keamanan dan ketertiban TNI dengan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM)-nya. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan negara tersebut dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rabu (18/12).
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, untuk memaksimalkan tugas dari TNI, diperlukan dorongan dari segi pemenuhan bahan bakar. Namun, dia meminta penyediaan oleh Pertamina dalam bentuk kuota volume bukan jumlah anggaran.
"Kalau nanti BBM naik maka volume akan turun. Makanya, kami menuntut agar dialihkan ke kuota kebutuhan per tahun," kata Purnomo dalam jumpa persnya di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan, Jakarta.
Dia menambahkan, selama ini, TNI memang memperoleh alokasi APBN untuk kebutuhan pembelian BBM. Namun, saat dana tersebut dinyatakan habis, TNI secara oto¬matis membatasi operasi keamanan dan ketertiban yang dilakukan.
Padahal, bila mempunyai peluang melakukan hal tersebut secara optimal, kata Purnomo, TNI dapat meminimalisasi kerugian negara akibat aktivitas ilegal di beberapa kawasan. Sedikitnya, dibutuhkan kuota sebanyak 0,6 juta kiloliter pada 2014.
"Jika diperhitungkan, 40 persen armada TNI yang maksimal melakukan operasi, sedangkan lainnya masih terbatas kuota anggaran BBM," ujarnya.
Setiap tahun, kata Purnomo, TNI menghabiskan alokasi dana sekitar Rp 8 triliun untuk kebutuhan tersebut. Dengan bertambahnya alat utama sistem senjata (alutsista) nanti, konsumsi bahan bakar diperkirakan juga bertambah. Dia melanjutkan, dari 48 juta kiloliter sampai 52 juta kiloliter BBM subsidi pemerintah, TNI hanya membutuhkan 1,2 persen untuk keperluannya. Meski dinilai kecil, manfaatnya sangat besar bagi ke-langsungan operasi mereka.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan, selama ini memang bujet untuk TNI dalam nilai anggaran. Namun, kebutuhan mereka adalah kuota volume. Menurutnya, usulan ini menjadi sebuah solusi yang baik untuk ke depannya.
Hanung berharap, tidak ada kendala terkait pembayaran. Dengan begitu, operasi TNI bisa maksimal dan keuangan Pertamina tidak terganggu.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan, Kemenhan dan TNI harus memperhitungkan secara komprehensif seberapa besar kebutuhan dan penggunaan BBM. Sebab, pada akhir tahun nanti, tentunya akan ada perhitungan atas pembelian tersebut. "Bagaimana agar penggunaan BBM ini lebih akuntabel," katanya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menambahkan, TNI akan menyesuaikan kebutuhan dan alokasi BBM untuk kebutuhan operasi. Namun, bila ingin menciptakan pola keamanan yang profesional, dibutuhkan dorongan atas peningkatan kualitas itu. (Andi Mohammad Ikhbal & ed: eh ismail), Sumber Koran: Republika (19 Desember 2013/Kamis, Hal. 14)