Kongres Kebangsaan_Harus Ada Konsolidasi Demokrasi

JAKARTA- Ketua De­wan Pakar Forum Pemimpin Redaksi, Jimly Asshiddiqie mengingatkan dibutuhkan konsolidasi demokrasi untuk membawa perubahan pada bangsa Indonesia. Konsolidasi juga dilakukan agar demokra­si yang selama ini berjalan, tak kebablasan.Peranan media sangat besar dalam menentu­kan perjalanan bangsa.

"Mari kita ajak masyarakat untuk memikirkan isu per­baikan ke depan. Peranan media sangat besar dalam menentukan perjalanan bangsa.Media masih menjadi pilar ke­empat dalam sistem demokra­si dengan konfigurasi yang terus berkembang," kata Jimly saat berorasi di acara Kongres Kebangsaan, di Jakarta, Selasa (10/12).Kongres yang digelar Forum Pemred ini mengang­kat tema "Menggagas KembaliHaluan Bangsa Menuju 100 Ta­hun Indonesia Merdeka".

Negara, masyarakat sipil, pasar dan media sama-sama menentukan agenda perubah­an.Jimly khawatir jika tak dila­kukan konsolidasi, arah pem­bangunan bangsa menjadi tak jelas.Sebagai contoh, wacana yang sekarang berkembang justru seputar calon dan pen­calonan presiden."Isu-isu ke­bijakan kurang dibahas," kata mantan Jimly.

Dia juga melihat agenda aksi yang diperjuangkan be­lum jelas.Para ahli, peng­amat, maupun survei-survei ramai-ramai meramalkan ca­lon presiden."Mereka seolah-olah lupa apa yang harus di­kerjakan kalau nanti ada yang menang pemilu," ujar dia.

Jimly mengatakan lima ta­hun ke depan adalah periode kunci untuk mengonsolidasikan kembali demokrasi. Apalagi saat ini terjadi degradasi keper­cayaan terhadap stakeholder di semua lini.Tingkat partisi­pasi pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) juga cenderung menurun.

"Kita harus menangkap gelagat dan bagaimana membangun kembali hubungan saling percaya antara penyelenggara, peserta, dan pemi­lih.Harus ada ide-ide untuk menata kembali.Media punya peran besar di sini," jelas dia.

Sementara itu, Panglima TNI lenderal Moeldoko mengatakanpascareformasijustru terjadi anomali di Indonesia, yang meliputi anomali politik, sosial-budaya, ekonomi, dan otonomi daerah. Di bidang po­litik, ada 200 anggota legislatif yang bermasalah dengan hu­kum, 309 kepala daerah juga terlibat hukum, dan sebanyak 94 persen hubungan kepala daerah dan wakil kepala dae­rah pecah di tengah jalan. "Kita perlu mencari titik keseimbangan baru," ujar Moeldoko.

Patuhi Hukum

Untuk mengatasinya, Moel­doko mengatakan masyarakatIndonesia harus sepakat me­matuhi ketentuan hukum ne­gara secara konsekuen."Agar ketidakberaturan ini bisa di­atasi bersama," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengata­kan tema haluan bangsa yang dipilih Forum Pemred kali ini sangat tepat, terutama jika dikaitkan dengan momentum 15 tahun pasca reformasi 1998. Tanpa haluan negara, hingar bingar reformasi 1998 pada kenyataannya tidak memba­wa pada kemajuan yang lebih baik."Kita bicara menggagas kembali haluan bangsa sangat tepat setelah 15 tahun refor­masi," jelas Fadli.

Reformasi masih sebatas kebebasan berpendapat, dan berserikat. Sedangkan refor­masi di bidang lain seperti ekonomi dan hukum masih lemah. (cit/nsf/P-3), Sumber: Koran Jakarta (11 Desember 2013/Rabu, Hal. 03)