Senin, 16/09/2013 18:43 WIB
detikNews, Jakarta - Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kapolri. Dalam rapat kerja tersebut banyak disinggung mengenai penuntasan kasus penembakan anggota Polri yang marak terjadi dalam dua bulan terakhir.
"Saya melihat belum maksimal dalam kinerja intelijen untuk menangani maupun mengantisipasi permasalahan ini, kemudian kerjasama dengan badan intelijen lembaga lain juga harus dilakukan, TNI AD punya intelijen misalnya," ujar anggota Komisi III, Susaningtyas 'Nuning' Kertopati saat raker di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013).
Mantan anggota Komisi I yang juga pengamat intelijen ini menilai bahwa Polri dianggap terlalu cepat menyimpulkan bahwa pelaku penembakan adalah teroris. Menurutnya, terlalu dini melihat bahwa ada motif balas dendam di dalamnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menjawab bahwa Polri menyimpulkan pelaku penembakan adalah teroris setelah mengidentifikasi pelaku kasus Pondok Aren. Ia pun tegaskan bahwa ini merupakan peningkatan tahapan penyelesaian kasus.
"Tentunya untuk masalah penembakan ini harus dijelaskan pula kasus per kasusnya, kita lihat dahulu yang terjadi adalah peledakan, kemudian beralih ke penyerangan markas polisi, dan sekarang penembakan orang per orang. Ini jelas ada pihak yang memusuhi kepolisian, dan mengapa polisi? Karena selama ini yang menangkap teroris itu adalah polisi," terang Timur.
Timur juga mengatakan penanganan kepolisian terhadap kasus-kasus penembakan tersebut sudah ada perkembangan yang positif. Polisi telah meningkatkan kasus-kasus itu ke tahap penyidikan.
"Kalau ditanya perkembangan, sebenarnya ini sudah peningkatan, dari tahapan penyelidikan ke penyidikan," jelasnya.
Menurutnya, polisi sudah menetapkan 2 orang sebagai DPO, yakni Nurul Haq dan Heldi. Polri pun sudah merilis foto kedua orang tersebut sehingga masyarakat bisa turut membantu.
"Yang namanya teroris ini tidak bisa sembarangan. Bisa cepat bisa lama, tapi yang jelas penyidikan sudah ada pada tahap itu," tandasnya.
Sementara itu Timur menegaskan bahwa kasus penembakan di depan gedung KPK berbeda dengan kasus lainnya. Ia menyatakan tidak menutup kemungkinan pelakunya bukan jaringan teroris.
"Untuk yang di Rasuna Said (depan Gedung KPK), kita tunggu saja olah TKP, CCTV, dan labforensik, kita tunggu saja," tuturnya.
Selain kasus tersebut dibahas pula mengenai penanganan kelebihan kapasitas tahanan pada lapas. Komisi III menilai Polri perlu berkordinasi dengan Kementerian terkait.
Berikut kesimpulan raker Komisi III dengan Kapolri:
1. Komisi III mendesak Kapolri supaya lebih tegas tuntaskan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat.
2. Komisi III mendesak Kapolri untuk meningkatkan kinerja intelijen dan meningkatkan komunikasi dengan intelijen yang lain.
3. Komisi III mendesak Kapolri bekerjasama dengan Kemenkum HAM untuk mengatasi over capasity tahanan.
4. Komisi III mengapresiasi langkah Kapolri dalam rangka membuat busana muslimah bagi polwan yang akan dikeluarkan dalam bentuk SK.