Waspadai Penggunaan Alat Sadap TNI

JAKARTA - Fraksi Partai PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju jika TNI memiliki alat sadap.Namun, diingatkan agar alat sadap tersebut digunakan demi menjaga kedaulatan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan untuk memata-matai warga negara atau pun tujuan politik praktis.

Pendapat itu disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, kepada SH, Senin (23/9) malam."Pada prinsip­nya saya setuju karena salah satu fungsi tugas TNI adalah bidang intelijen," ucapnya.

Dia lebih lanjut menutur­kan, alat sadap dibutuhkan guna mendukung fungsi Ope­rasi TNI terhadap ancaman-an­caman atas wilayah kedaulat­an NKRI.Bukan hanya itu,alat sadap juga menjadi satu sarana pendukung validitas operasi intelijen TNI.

"Hanya fungsi sadap terse­but tidak digunakan hal-hal lain, selain tugas utama TNI demi menjaga kedaulatan keamanan wilayah NKRI," ujarnya.

Tjahjo berharap, dengan kepemilikan alat sadap TNI memegang komitmennya ti­dak berpolitik praktis.Semua alutsista dan peralatan fasili­tas TNI sepenuhnya untuk tu­gas negara terhadap ancaman infiltrasi asing."Kalau sampai TNI menggunakan alat sadap yang dibelinya untuk hal-hal yang tidak benar sebagaima­na janji, panglima TNI wajib memberikan sanksi atau me­mecat personel TNI tanpa pan­dang bulu," imbuhnya.

Terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya, mengutarakan alat sadap untuk TNI sebagai hal wajar.Menurutnya, jika TNI memiliki alat-alat intel­ijen yang baru dan canggih, tentu karena ada fungsi intelijen internal dalam tubuh TNI. Akan tetapi, sebagai mi­tra kerja, tentu akan dilaku­kan pengawasan agar jangan sampai alat-alat tersebut digu­nakan untuk keperluan yang tidak diatur tupoksi intelijen militer.

"Kita punya mekanisme pengawasannya. Tetapi untuk saat ini kita pegang janji Pang­lima TNI ketika disampaikan saat fit and proper di komisi I DPR beberapa waktu lalu. TNI akan netral, tidak akan dikooptasi oleh kepentingan satu kelompok atau parpol tertentu. Itu saja yang akan kita pegang," katanya.

Kepala    Pusat    Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Sisriadi, saat dikonfirmasi SH menyatakan pihaknya akan menjelaskan penggunaan alat sadap yang dibeli TNI agar tak me­nimbulkan simpang siur di masyarakat. "Ini adalah alat intelijen yang digunakan un­tuk kepentingan TNI.Saat ini pemberitaan sudah simpang siur karena dilatarbelakangi kecurigaan," katanya.

Menteri Pertahanan (MenhanPurnomoYusgiantoro me­mastikan adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan alat sadap yang rencananya dibeli Kementerian Pertahan­an senilai Rp 70 miliar untuk keperluan intelijen strategis, la menyatakan hal itu seusai penutupan dan pelatihan bela negara PNS Kementerian Pertahanan di Rindam Jaya, Ja­karta, Selasa (24/9) pagi.

Ia menegaskan, alat sadap tersebut tidak akan digunakanuntuk keperluan lain seperti pengungkapan kriminalitas, kepentingan ekonomi, atau pun penyadapan-penyadapan lain yang dikhawatirkan se­bagian pihak disalahgunakan.

"Intelijen ada tingkatan, ada intelijen yang digunakan untuk mengejar kriminal, ada intelejen untuk ekonomi, se­dangkan kami intejelen untuk strategis karenanya disebut Badan Intelijen Strategis," ka­tanya.

"Jadi ngetrace (menyadap) pembobol bank itu bukan tu­gas kami.Kami adalah yang sifatnya betul-betul strategis untuk kepentingan keaman­an dan pertahanan negara," ujarnya.

Ia menambahkan, penga­wasan penggunaan alat sadap ini akan di bawah langsung wewenang Kementerian Per­tahanan dan dipastikan tidak akan berbenturan dengan in­stitusi lain. "Jangan dipersepsikan nanti untuk menyadap seenaknya, nggak akan kita lakukan itu, kami juga kon­trol," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Ek­sekutif Imparsial, Poengky Indarti, memperingatkan pembelian alat sadap baru yang dilakukan Kemente­rian Pertahanan untuk Badan Intelijen Strategis rawan disalahgunakan petinggi TNI dan Kementerian Perta­hanan. Penyalahgunaan alat sadap berpotensi terjadi un­tuk kepentingan politik pada Pemilu 2014.

Ia berpendapat Menteri Per­tahanan, Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, adalah orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga kemungki­nan terjadi penyalahgunaan alat sadap sangat besar.(Ninuk Cucu Suwanti/ Sigit Wibowo/ M Bachtiar Nur), Sumber Koran: Sinar Harapan (24 September 2013/Selasa, Hal. 05)