Senin, 16 September 2013 | 13:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian Transparency International Inggris yang dirilis bersama Transparency International Indonesia di Jakarta, Senin (16/9/2013), menilai, mayoritas parlemen dari 82 negara di dunia gagal dalam melakukan pengawasan korupsi di sektor pertahanan. Parlemen di Indonesia masuk dalam kategori level berisiko tinggi dalam hal pengawasan ini.
"Posisi (parlemen) Indonesia mengecewakan. Sektor pertahanan merupakan sektor strategis yang harus diawasi," ujar Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko.
Lemahnya pengawasan terhadap sektor pertahanan ini, menurut Dadang, akan mengakibatkan memburuknya kondisi alat utama sistem persenjataan (alusista), hilangnya aset-aset militer, maraknya korupsi, hingga banyaknya dana-dana yang tidak terawasi. Peneliti pertahanan dan perwakilan Transparency International Inggris Oliver Cover menilai, lemahnya pengawasan parlemen terhadap sektor pertahanan ini dapat mengakibatkan tiga hal.
"Korupsi di sektor pertahanan bersifat berbahaya bagi operasionalisasi pertahanan, merusak kepercayaan, dan menghamburkan uang negara," jelas Oliver.
Dalam kajian ini, dari level 0-100, parlemen Indonesia berada di level 33.3-49.9 persen. Level 0-1.6 persen menunjukkan level kritis. Level 16.7-33.2 persen menunjukkan level paling berisiko. Kategori moderat ada dalam skala 50.0-66.6 persen, sedangkan kategori tidak berisiko ada dalam skala 66.7-83.2. Sisanya, 83.3-100 persen menunjukkan level tidak berisiko. (Editor : Caroline Damanik)