Posted: 17/09/2013 00:20
Liputan6.com, Jakarta : Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayjen TNI Djoko Setiadi minta semua instansi terutama lembaga pemerintahan tetap waspada dalam menggunakan teknologi informasi (TI) dan komunikasi yang semakin canggih. Menurutnya, meski TI membantu efektifitas kerja dan menyelesaikan tugas namun ada potensi rawan kebocoran data.
"Semakin canggih TI dan komunikasi yang dimanfaatkan, tentu membantu dalam efektifitas dan efisiensi tugas. Satu hal yang perlu dicermati adalah potensi kerawanan pemanfaatan kecanggihan teknologi tersebut. Apabila tidak waspada akan mengakibatkan terbukanya sistem komunikasi dan informasi yang kita selenggarakan, sehingga memungkinkan siapa pun dapat mengakses untuk berbagai kepentingan mereka,” jelas Djoko Setiadi usai penandatanganan kerjasama Lemsaneg dan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Senin (16/9/2013).
Karena itu, Djoko menuturkan, Lemsaneg siap membantu Kementerian Kominfo dalam pengamanan informasi berskala rahasia. Menurutnya, TI yang memfasilitasi sistem administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya menjadi kebutuhan yang senantiasa harus terus di up-date penggunaannya, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.
Djoko menambahkan kerjasama akan difokuskan pada bidang pertukaran informasi dalam rangka keamanan informasi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang keamanan informasi. Serta sosialisasi bidang keamanan informasi kepada seluruh pejabat penyelenggara negara agar terbangun security mindedness dan security awareness.
“Lemsaneg berkewajiban memberikan dukungan persandian agar infrastruktur mau pun sistem komunikasi dan informasi yang tergelar dapat terjamin keamanannya, termasuk pengamanan content atau isinya,” imbuh Djoko.
Djoko menambahkan penyelenggaraan persandian memang bukan satu-satunya cara yang dapat menjamin keamanan dan pengamanan informasi. Namun, kegiatan persandian akan meminimalisir kemungkinan bocornya berita dan informasi berklasifikasi rahasia yang dampaknya akan mengganggu jalannya penyelenggaraan kegiatan yang sedang atau akan kita lakukan.
"Penyelenggaraan persandian pada hakekatnya berkorelasi dengan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, alat-peralatan sandi, sistem sandi serta prosedur pelaksanaannya," tukas Djoko. (Ali)