JAKARTA, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan ada dua prioritas besar yang diembannya, yakni menjaga konsistensi netralitas TNI yang tidak berpolitik dan mengupayakan kesejahteraan prajurit bersama masyarakat.
Moeldoko menegaskan hal itu seusai dilantik di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/9), menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Menurut Moeldoko, tidak ada lagi istilah dwi fungsi dan tentara berpolitik. "Semua pihak, baik mantan tentara yang terlibat dalam politik termasuk menjadi calon presiden, hendaknya tidak mencoba-coba merangkul TNI berpolitik praktis. Saya bangga melihat purnawirawan TNI masih aktif berkarya di politik. Tetapi jangan pengaruhi militer," katanya.
Untuk menunjang kehidupan berbangsa, Moeldoko mengaku sudah mengantisipasi pelambatan ekonomi dunia dan dampaknya pada perekonomian Indonesia. Untuk itu, TNI akan membantu menjaga situasi agar dunia usaha dapat terus bergerak dan perekonomian tumbuh agar rakyat kecil dapat bertahan di tengah kondisi krisis global. Dia berharap investor tidak ragu-ragu membuka usaha.
Ia juga menekankan kebutuhan mendasar prajurit, yakni sandang, pangan, dan papan. "Masih jauh dari kebutuhan prajurit, terutama perumahan. Tentara bisa profesional kalau kebutuhan dasar terpenuhi dan diperlakukan manusiawi. Kenaikan anggaran TNI difokuskan pada perbaikan kesejahteraan dan tidak semata modernisasi senjata," katanya.
Peningkatan kesejahteraan tersebut juga bisa dikembangkan bagi masyarakat. Moeldoko mengaku sudah menghubungi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk membahas pelibatan TNI dalam percepatan pembangunan. Ia mencontohkan pernah membedah 80 rumah di kampung miskin di Indramayu, Jawa Barat, dengan biaya relatif ringan, yakni Rp 1,4 miliar.
Moeldoko diharapkan mampu membawa TNI lebih aktif dalam pembangunan dan penanggulangan bencana. "Itu sesuai dengan gaya Moeldoko yang banyak memberi penekanan pada pembangunan fisik yang dilakukan prajurit ataupun pada isu ke-sejahteraan prajurit," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan.
Anggota Komisi I, Helmy Fauzi, memuji kepedulian Panglima TNI, tetapi soal jaminan investor hendaknya jangan sampai menimbulkan interpretasi TNI dilibatkan dalam menghadapi kekacauan sosial, unjuk rasa buruh atau masyarakat.
Direktur Program Imparsial Al Araf juga memuji janji Panglima TNI menjaga keberagaman dan toleransi yang kini diganggu kelompok ekstrem. (ONG/ATO), Sumber Koran: Kompas (05 September 2013/Kamis, Hal. 05)