AKHIR Agustus lalu, Prajurit Satu Andre Candrayansyah tengah berpatroli di Tinggineri, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Anggota Tim Khusus Satuan Tugas Bantuan Kemanusiaan TNI itu tiba-tiba terjengkang karena peluru menyambar tubuhnya.
Saat itu juga korban dilarikan ke Tingginambut untuk mendapat pertolongan. Upaya membawanya ke Mulia, ibu kota Puncak Jaya, juga tidak membuahkan hasil. Pria asal Palembang, Sumatra Selatan, itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya saat bertugas.
Kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata di Puncak Jaya bukan kali ini saja terjadi. Andre bukan korban pertama.
Gangguan keamanan, menurut Bupati Puncak Jaya Henok Ibo, telah membuat warganya resah. Karena itu, kekuatan TNI dan Polri sangat dibutuh¬kan untuk menimbulkan rasa aman warga.
"Untuk memperlancar tugas aparat, pemerintah daerah juga tidak boleh tinggal diam. Tahun ini, kami membantu dengan membangun kantor komando distrik dan asrama polisi," papar Bupati saat mengunjungi asrama polisi di Mulia, bersama Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian, beberapa waktu lalu.
Pemerintah kabupaten juga berencana mengalokasikan dana untuk perbaikan Kantor Kepolisian Resor Puncak Jaya. "Kami secara rutin mengalokasikan dana dalam APBD untuk membangun sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum."
Henok menambahkan, keamanan menjadi faktor utama kesuksesan pemba¬ngunan. Jika rasa aman sudah dimiliki semua orang, khususnya di Puncak Jaya, aktivitas akan berjalan lancar, termasuk pembangunan.
Tidak melanggar
Selama ini, tambah dia, pembangunan di daerah itu terhambat karena soal keamanan yang tidak menentu. Kelompok sipil bersenjata kerap mengganggu ketenangan warga.
"Banyak bangunan yang dibakar, mereka. Bangun lagi, dibakar lagi. Kalau keamanan terjamin, semua hal terutama pembangunan akan berjalan maksimal," tandas Bupati.
Ia mengungkapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua juga mengakomodasi soal bantuan dana bagi Polri dan Tentara Nasional Indonesia. Karena itu, Pemkab Puncak Jaya memelopori pembangunan kantor kodim dan asrama polisi.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian pun mengapresiasi aksi Bupati Puncak Jaya yang telah membangun asrama polisi bagi anggotanya. Apalagi, saat ini kesejahteraan anggota Polri di daerah pegunungan Papua jauh dari kondisi layak.
"Topografi Papua sangat sulit dijangkau. Satu-satunya alat transportasi ialah pesawat, yang untuk mengaksesnya dibutuhkan dana besar," lulurnya.
Kondisi itu membuat harga barang menjadi sangat tinggi. Di sisi lain, gaji yang diperoleh anggota Polri sangat minim.
Tanpa mes atau asrama, kata Tito, beban anggotanya akan sangat berat. "Mereka mendapat gaji Rp3 juta. Tanpa mes dan jika harus tinggal menyewa, harga sewanya bisa mencapai Rp 1 juta. Gaji mereka pun bisa landas untuk menutupi biaya makan," papar Kapolda. (MC/N-2), Sumber Koran: Media Indonesia (16 September 2013/Senin, Hal. 04)