Jumat, 06 September 2013

12 Daerah Rawan Terorisme



BADAN Nasional Pe­nanggulangan Teror­isme (BNPT) berharap para kepala daerah bisa menekan berbagai gejala aksi terorisme di wilayah mas­ing-masing.Pasalnya, sejumlah wilayah diduga menjadi lokasi persembunyian teroris akibat lolos pengawasan aparat pe­merintahan lokal.

"Selama ini para teroris merencanakan aksi selalu di rumah yang berada di wilayah perkampungan.Masak sih ke­tua RT tidak tahu?" kata Deputi Kepala BNPT Agus Surya Bakti seusai penandatanganan MoU antara BNPT dan pemda serta TNI, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan MoU terse­but, BNPT akan mengadakan pelatihan bagi aparat pemda mengenai upaya mendeteksi praktik terorisme beserta ge­jalanya. Dengan begitu, para kepala daerah bisa mengin­struksikan bawahan mereka agar lebih awas terhadap pen­datang."Selama ini mereka kurang tahu bagaimana ca­ranya.Inilah fungsi pelatihan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya MoU itu, BNPT diharapkan mempunyai payung hukum untuk me­rangsang pemerintah daerah melakukan kontraradikalisasi terhadap aksi terorisme.BNPT berharap kepala daerah mem­berdayakan lurah/camat di lingkungan warga.

"Supaya mereka peduli ling­kungan.Apalagi, saat ini kita perhatikan ada yang begitubangga menikah dengan orang yang tak dikenal, tetapi masya­rakat sekelilingnya tidak pedu­li.Padahal, ada kemungkinan orang itu ingin melakukan aksi terorisme," jelasnya.

Iamenyebutkan saat ini BNPT sudah mendeteksi 12 wilayah yang masuk kategori rawan aksi terorisme. Bebera­pa di antaranya yaitu Poso, Makassar, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara, Bekasi, dan Tangerang."Namun yang kita anggap paling rawan ialah wi­layah Jawa Barat," ujarnya.

Agus menyatakan dalam melakukan aksi kontraradika­lisasi, pihaknya tidak hanya menyasar daerah rawan teror, tetapi juga yang selama ini tergolong aman."Karena bi­asanya setelah melakukan aksi mereka langsung bersembunyi di daerah yang aman tersebut," katanya mengingatkan.

Dinamit hilang
Pada kesempatan itu, Agus juga mengungkapkan, saat ini BNPT sedang memfokuskan diripada kasus hilangnya 250 batang dinamit di Jabar beberapa bulan lalu.Ia berharap dinamit yang hilang tidak jatuh ke tangan kelompok teroris. "Sebenarnya butuh detonator khusus untuk mengendalikan dinamit itu, tapi kami tetap waspada," kata dia.

Ia meminta kepolisian meng­awasi ketat produksi, distri­busi, dan penggunaan deto­nator untuk meminimalisasi penggunaan dinamit yang hi­lang itu. Dengan demikian, kelompok teroris kesulitan untuk mengaktifkan dinamit tersebut."Kalau mereka sam­pai dapat detonator, kan jadi barang itu," ucapnya.

Selain mengawasi masya­rakat, BNPT juga berharap polisi memperketat perizinan penggunaan detonator oleh be­berapa perusahaan tambang."Jika perizinannya lemah, risiko bocornya penggunaan detonator semakin besar."

Sementara itu, dari Poso dilaporkan, hingga kini polisi masih menyelidiki dan men­cari pemilik ratusan peluru yang ditemukan di Kelurahan Sayo, Poso, Sulawesi Tengah, beberapa hari lalu.

Juru bicara Polda Sulawesi Tengah AKB Soemarno di Palu, kemarin, mengatakan polisi sudah meminta keterangan warga yang berada di sekitar penemuan 700-an peluru, tetapi hingga kini belum ada titik terang yang mengarah ke­pada pemiliknya. Dia menduga ratusan peluru itu sisa konflik komunal di Poso. (Ant/P-3)Emir chairullah, Sumber Koran: Media Indonesia (06 September 2013/Jumat, Hal. 05)