BADAN Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap para kepala daerah bisa menekan
berbagai gejala aksi terorisme di wilayah masing-masing.Pasalnya, sejumlah
wilayah diduga menjadi lokasi persembunyian teroris akibat lolos pengawasan
aparat pemerintahan lokal.
"Selama ini
para teroris merencanakan aksi selalu di rumah yang berada di wilayah
perkampungan.Masak sih ketua RT tidak tahu?" kata Deputi Kepala BNPT Agus
Surya Bakti seusai penandatanganan MoU antara BNPT dan pemda serta TNI, di
Jakarta, kemarin.
Berdasarkan MoU
tersebut, BNPT akan mengadakan pelatihan bagi aparat pemda mengenai upaya
mendeteksi praktik terorisme beserta gejalanya. Dengan begitu, para kepala
daerah bisa menginstruksikan bawahan mereka agar lebih awas terhadap pendatang."Selama
ini mereka kurang tahu bagaimana caranya.Inilah fungsi pelatihan
tersebut," ujarnya.
Dengan adanya
MoU itu, BNPT diharapkan mempunyai payung hukum untuk merangsang pemerintah
daerah melakukan kontraradikalisasi terhadap aksi terorisme.BNPT berharap
kepala daerah memberdayakan lurah/camat di lingkungan warga.
"Supaya
mereka peduli lingkungan.Apalagi, saat ini kita perhatikan ada yang
begitubangga menikah dengan orang yang tak dikenal, tetapi masyarakat
sekelilingnya tidak peduli.Padahal, ada kemungkinan orang itu ingin melakukan
aksi terorisme," jelasnya.
Iamenyebutkan
saat ini BNPT sudah mendeteksi 12 wilayah yang masuk kategori rawan aksi
terorisme. Beberapa di antaranya yaitu Poso, Makassar, sejumlah wilayah di
Nusa Tenggara, Bekasi, dan Tangerang."Namun yang kita anggap paling rawan
ialah wilayah Jawa Barat," ujarnya.
Agus menyatakan
dalam melakukan aksi kontraradikalisasi, pihaknya tidak hanya menyasar daerah
rawan teror, tetapi juga yang selama ini tergolong aman."Karena biasanya
setelah melakukan aksi mereka langsung bersembunyi di daerah yang aman
tersebut," katanya mengingatkan.
Dinamit hilang
Pada kesempatan
itu, Agus juga mengungkapkan, saat ini BNPT sedang memfokuskan diripada kasus
hilangnya 250 batang dinamit di Jabar beberapa bulan lalu.Ia berharap dinamit
yang hilang tidak jatuh ke tangan kelompok teroris. "Sebenarnya butuh
detonator khusus untuk mengendalikan dinamit itu, tapi kami tetap
waspada," kata dia.
Ia meminta
kepolisian mengawasi ketat produksi, distribusi, dan penggunaan detonator
untuk meminimalisasi penggunaan dinamit yang hilang itu. Dengan demikian,
kelompok teroris kesulitan untuk mengaktifkan dinamit tersebut."Kalau
mereka sampai dapat detonator, kan jadi barang itu," ucapnya.
Selain mengawasi
masyarakat, BNPT juga berharap polisi memperketat perizinan penggunaan
detonator oleh beberapa perusahaan tambang."Jika perizinannya lemah,
risiko bocornya penggunaan detonator semakin besar."
Sementara itu,
dari Poso dilaporkan, hingga kini polisi masih menyelidiki dan mencari pemilik
ratusan peluru yang ditemukan di Kelurahan Sayo, Poso, Sulawesi Tengah,
beberapa hari lalu.
Juru bicara
Polda Sulawesi Tengah AKB Soemarno di Palu, kemarin, mengatakan polisi sudah
meminta keterangan warga yang berada di sekitar penemuan 700-an peluru, tetapi
hingga kini belum ada titik terang yang mengarah kepada pemiliknya. Dia
menduga ratusan peluru itu sisa konflik komunal di Poso. (Ant/P-3)Emir
chairullah, Sumber Koran: Media Indonesia (06 September 2013/Jumat, Hal. 05)